AMBON, Siwalima.id - Di tahun 2026 mendatang, sebanyak 1.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Maluku masuk dalam prioritas penanganan.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Lita Soulissa mengungkapkan program penanganan rumah tidak layak huni terus menjadi perhatian serius dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Perhatian serius tersebut kata Solisa kemudian dimasukan dalam program prioritas Pemerintah Provinsi pada tahun 2026 setelah sebelumnya sebanyak 240 rumah ditangani pada tahun 2025 ini.
“Tahun depan nanti ada 1.000 rumah tidak layak huni yang kita akan tangani sesuai perintah Pak Gubernur,” ucap Soulissa kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Kamis (20/11).
Menurutnya Gubernur berkeinginan selama lima tahun pemerintahan ini kurang lebih 4.000 rumah yang tidak layak huni diperbaiki sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Maluku.
Untuk memastikan program renovasi 1.000 rumah tidak layak huni tepat sasaran maka Pemprov akan menggunakan tiga sumber data yakni data stunting dari BKKBN, data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan juga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kenapa kita pakai tiga sumber data sebab masing-masing data ini belum sempurna sehingga dari ketiga data ini dicocokkan dan kemudian diversifikasi dilapangan,” ucap Soulissa.
Terkait dengan daerah penerima manfaat program, Soulissa memastikan sampai saat ini belum tetapkan namun koordinasi dengan dinas perumahan kabupaten dan kota terus dilakukan.
Sementara berkaitan dengan besar biaya renovasi, Soulissa mengungkapkan merujuk pada biaya renovasi rumah ditahun 2025 sebesar 35 juta namun untuk biaya renovasi ditahun 2026 nanti harus disesuaikan dengan kemahalan harga satuan yang tentu berbeda pada masing-masing daerah.
“Anggarannya dianggarkan secara gelondongan nanti setelah ditetapkan daerah penerima manfaat mana saja maka akan dihitung harga satuannya baru ditetapkan berapa besar setiap rumah,” tandasnya.(S-20)
