AMBON, Siwalima.id - Sebanyak 1.000 Rumah tak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Maluku, masuk dalam prioritas penanganan di tahun 2026 mendatang.

Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Lita Soulissa menjelaskan, program penanganan rumah tak layak huni terus menjadi perhatian serius dari gubernur.

Perhatian serius tersebut, kemudian dimasukan dalam program prioritas pemerintah provinsi pada tahun 2026, setelah sebelumnya sebanyak 240 rumah ditangani pada tahun  ini.

"Tahun depan nanti ada 1.000 RTLH yang kita akan tangani sesuai perintah pak gubernur," ucap Lita kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Kamis (20/11).

Menurut Lita, gubernur berkeinginan selama lima tahun pemerintahan ini, kurang lebih 4.000 rumah yang tidak layak huni diperbaiki sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Maluku.

Untuk memastikan program renovasi 1.000 rumah tidak layak huni tepat sasaran, maka pemprov akan menggunakan tiga sumber data, yakni data stunting dari BKKBN, data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan juga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kenapa kita pakai tiga sumber data, sebab masing-masing data ini belum sempurna sehingga dari ketiga data ini dicocokkan dan kemudian diverifikasi di lapangan," ucap Lita.

Terkait dengan daerah penerima manfaat program, Soulissa memastikan, sampai saat ini belum ditetapkan, namun koordinasi dengan Dinas Perumahan kabupaten/kota terus dilakukan.

Sementara berkaitan dengan besar biaya renovasi, Soulissa mengungkapkan, merujuk pada biaya renovasi rumah di tahun 2025 sebesar 35 juta, namun untuk biaya renovasi di tahun 2026 nanti harus disesuaikan dengan kemahalan harga satuan yang tentu berbeda pada masing-masing daerah.

"Anggarannya dianggarkan secara gelondongan nanti setelah ditetapkan daerah penerima manfaat mana saja maka akan dihitung harga satuannya baru ditetapkan berapa besar setiap rumah," jelas Lita.(S-20)