BULA, Siwalima.id - Banjir masih menjadi problem yang belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur dibawa kepemimpinan Bupati SBT, Fachri Alkatiri dan Wakil M.M.T. Rumarey Wattimena.
Keterbatasan anggaran menjadi persoalan. Guna mengatasi masalah banjir di Kota Bula, pemerintah daerah harus menggunakan APBN milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) SBT Ramli Sibualamo pihaknya sudah meminta dukungan BWS Maluku untuk menuntaskan persoalan banjir di Kota Bula.
“Penanganan banjir di Kota Bula, tidak bisa berharap banyak dari APBD pemerintah daerah. Kita membutuhkan kolaborasi, sekaligus perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai,” jelasnya kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (11/11).
Ia menyebut persoalan banjir terjadi di Kota Bula secara pribadi dan pemerintahan harus ditangani serius.
Ini menjadi penting, karena persoalan hujan deras mengakibatkan banjir yang langsung beririsan dengan masyarakat. Imbas itu perlu untuk mengantisipasi, maka program-program dari pemerintah daerah harus secara komprehensif atau perencanaan dengan baik,” terangnya.
Pemerintah lanjutnya berharap persoalan banjir di Kota Bula bisa diselesaikan di tahun 2026 hingga 2027.
Kerja kalau tidak pakai target sama saja. Dengan berbagai koordinasi kita sudah lakukan, ada beberapa hal yang kita dapat informasi terkait dengan penanganan banjir,” ujarnya.
Dia menjelaskan, bicara banjir berarti bicara kolom retensi. Kolom retensi luas kurang lebih 3 hektar, untuk desain sudah selesai oleh BWS sejak tahun 2021-2022.
“Tahun 2023 BWS Maluku sudah menyiapkan anggaran untuk kolom retensi kurang lebih 60 miliar. Ini informasi dari BWS. Hanya terhambat dengan kesiapan lahan. Di tahun itu, saya belum jadi kepala dinas, sehingga anggaran dialihkan ke Desa Laala untuk penanganan tanggul,” urainya.
Olehnya ketika menjadi kadis, ia mindrive kembali persoalan ini karena masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh kepala dinas sebelum-sebelumnya.
“Beta (saya) berpikir selama 20 tahun tidak bisa diatasi oleh beberapa kepala dinas sebelumnya. Beta bertanggung jawab harus memulai dari nol untuk mengidentifikasi, membuat program dan berkoordinasi dengan balai wilayah sungai maupun pusat,” ungkapnya.
Ia mengaku koordinasi sudah dilakukan untuk dipaksakan tahun 2026, tetapi informasi dari BWS tidak bisa, karena sudah berada di penghujung tahun.
Sedangkan terkait masalah lahan pun sudah dilakukan pendekatan dengan masyarakat. Saat rapat bersama, mereka siap membuat pernyataan semua melepaskan lahan pada titik koordinat kolom retensi.
“Sebagian APBD Perubahan 2025 saya pakai sedikit untuk bebaskan lahan mungkin tidak semua. Beta berharap tahun 2026 ketika sudah selesai, maka di tahun 2027 langsung BWS bisa eksekusi kolom retensi,” bebernya.
Ditambahkan, pihaknya juga sudah menjelaskan masalah banjir di Kota Bula ke pihak BWS. Ada beberapa titik sungai menjadi rawan banjir, yakni sungai Wailola Besar, Amahosen, Wailola Kecil, sampai ke Wai Gondar.
“Ini membutuhkan anggaran cukup besar, lewat APBD kita tidak mampu,” tandasnya. (S-27)
