AMBON, Siwalimanews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan kembali mensosialisasikan program jaminan kesehatan nasional kepada para raja se-Maluku.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Negeri Hitu dan Morela, BPJS ingin mendapatkan banyak masukan terkait program JKN yang sudah dilaksanakan.

Sejumlah masukan dan kendala yang dihadapi, disampaikan oleh masyarakat melalui perwakilan dari para raja.

Raja Negeri Hitu Messing, Ali Slamat pada kesempatan itu memberikan apresiasi kegiatan BPJS Kesehatan yang mau turun langsung ke lapangan.

“Banyak masyarakat yang akhirnya mendapatkan kejelasan terkait prosedur penggunaan layanan JKN,” katanya dalam rilis yang diterima Siwalima, Kamis (9/10).

Selain itu lanjutnya, banyak informasi baru yang ternyata menjawab masalah sehari-hari. Misalnya, kalau berobat tidak perlu bawa copian dokumen dan tidak ada batas tiga hari untuk rawat inap. Bahkan, tunggakan iuran pun bisa dicicil.

Senada dengan itu, Raja Negeri Morela, Fadil Sialana juga menilai, pendekatan langsung semacam ini perlu lebih sering dilakukan agar masyarakat makin memahami manfaat program yang sudah berjalan lebih dari satu dekade.

Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, yang turut hadir dalam dialog itu juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang proaktif membuka ruang komunikasi dua arah.

Ia mengatakan, warga di wilayah kepulauan telah merasakan manfaat besar dari kehadiran JKN.

Masyarakat merasa pelayanan di fasilitas kesehatan semakin cepat dan ramah. Namun, tantangan di daerah kepulauan masih ada, terutama terkait distribusi dokter dan ketersediaan dokter spesialis, katanya.

Selain itu, jaringan komunikasi dan data juga masih terbatas.

Menanggapi berbagai masukan, Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, menegaskan lembaganya memahami kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.

Karena itu, BPJS Kesehatan tidak hanya mengandalkan inovasi digital, tetapi juga mengembangkan layanan “BPJS Kesehatan Keliling” yang hadir langsung di tengah masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Di perkotaan, layanan digital dianggap praktis dan efisien. Namun, di wilayah kepulauan yang sinyalnya sulit, layanan tatap muka tetap penting,” jelasnya.

Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, BPJS Kesehatan juga menyerap masukan dari fasilitas kesehatan mitra, seperti Puskesmas Benteng dan RSUP Dr J Leimena, Ambon.

Ia menilai, ketersediaan obat serta pemerataan tenaga medis menjadi isu yang mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan program JKN tidak bisa berdiri sendiri.

Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, industri farmasi, hingga masyarakat perlu bersinergi agar pelayanan kesehatan yang merata dapat terwujud, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku.

“Ada puluhan negeri di Ambon yang mengelola program JKN.  Mereka tentu memerlukan kolaborasi yang kuat dari banyak pihak, katanya.

Pihaknya sangat menghargai semua pihak yang telah bersama BPJS Kesehatan menghadirkan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. (S-25)