AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Malu­ku resmi melepaskan ekspor perdana hasil hutan bukan kayu, berupa damar dan pala ke pasar internasional.

Pelepasan ekspor perdana hasil hutan bukan kayu ini ditandai dengan penyerahan dokumen ekspor oleh Guber­nur Maluku Hendrik Lewe­rissa, kepada Kepala PSA di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Rabu (24/9).

Gubernur mengatakan, se­ba­nyak 30 ton damar di eks­por ke India dengan nilai tran­saksi Rp570 juta yang berasal dari LPH Desa Rambatu 9 ton, KTH Tawena Siwa 6 ton, LPH Desa Morella 6 ton dan KTH Sorebang 9 ton.

Sedangkan ekspor rempah pala sebanyak 15 ton ke nega­ra tujuan Cina melalui pela­buhan Surabaya dengan nilai transaksi Rp1,6 miliar yang  berasal dari masyarakat hu­kum adat Negeri Hutumuri 5 ton, LPH Desa Morella 3 ton dan kawasan hutan Pulau Ambon 7 ton.

Kegiatan ekspor hasil hu­tan bukan kayu ini, menyerap tenaga kerja lokal  masing-masing 105 orang pada sektor damar dan 60 orang pada sektor pala.

“Pelepasan ekspor ini ada­lah pencapaian luar biasa, hasil dari sinergi kita semua. Maluku dengan 3,9 juta hektar hutan atau 84 persen daratan, memiliki potensi besar hasil hutan kayu maupun non-kayu untuk menopang perekono­mian daerah,” ucap gubernur.

Menurutnya, ekspor hasil hutan yang dilakukan hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemda untuk terus memajukan sektor kehutanan, guna membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta daerah-daerah.

Namun pencapaian ini, tidak terlepas dari tantangan dimana pemda harus memastikan setiap pohon yang ditebang, setiap produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal yang sah dan berkelanjutan.

“Inilah komitmen kita bersama agar kelestarian hutan tetap terjaga untuk generasi mendatang, terma­suk kita harus berinovasi menerap­kan teknologi ramah lingkungan, memastikan setiap aktivitas yang kita lakukan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan,” jelas gubernur.

Ditempat yang sama Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz, MP menambahkan, ekspor perdana ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan harus berjalan, beriringan dengan kelestarian hutan. “Perhutanan sosial bukan hanya untuk pengentasan kemiskinan, tapi juga solusi adaptif menghadapi krisis iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” tandasnya.

Hingga 2025, di Maluku telah diterbitkan 171 SK Perhutanan sosial seluas 240 ribu hektar, melibatkan 33 ribu kepala keluarga, dengan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp3,85 miliar.

Mahfudz berharap, ekspor perdana damar dan pala ini disebut menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Maluku, sekaligus meneguhkan kembali identitas daerah ini sebagai lumbung rempah dunia. (S-20)