DPRD Maluku menilai sejumlah BUMD membutuhkan reformasi menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menyoroti kesenjangan besar antara potensi bisnis dan realisasi setoran yang diterima pemerintah daerah selama ini.
Hal itu diungkapkan Benhur kepada Wartawan di Balai Rakyat Karpan Ambon, Jumat (21/11).
“PT Dok Waiame sebagai contoh paling mencolok, dengan setoran tertinggi hanya sekitar Rp 500 juta, sementara para pengelola disebut menikmati keuntungan pribadi yang tidak sebanding dengan kontribusi resminya. Kondisi ini, hanya bisa diperbaiki melalui perombakan manajemen dan transformasi bisnis,” ujar Benhur.
Ia juga mendorong, PD Panca Karya mengoptimalkan seluruh unit usahanya serta meminta Bank Maluku menekan biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, demi efisiensi. Digitalisasi perbankan pun diminta dipacu untuk memperbesar sumber pendapatan baru.
“Semua BUMD harus bekerja dengan orientasi bisnis murni. Kita butuh pendapatan daerah meningkat, bukan stagnan,” ujarnya.(S-26)
