AMBON, Siwalimanews – DPRD minta kepada Dinas Perindag Maluku mengawasi harga bawang terutama bawang merah yang harganya mencapai Rp 60-65 ribu/kg.

Program operasi pasar yang dijalankan pemerintah yang selama ini sering digembar-gemborkan berhasil, ternyata tidak berjalan maksimal.

Bahkan, operasi pasar ini ibarat program mimpi malam kerja pagi, hanya jadi wacana tanpa ada tindak lanjut nyata di lapangan.

“Padahal yang dibutuhkan masyarakat itu tindakan konkret, bukan sekadar janji,” kata anggota DPRD Maluku Alhidayat Wajo kepada Siwalima di Ambon, Jumat (29/8).

Untuk itu, ia mendorong pemda baik kota dan kabupaten maupun provinsi lebih serius dalam mengawasi kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar, khususnya bawang merah yang kerap mengalami fluktuasi harga.

Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemda melalui OPD terkait, agar harga bawang merah tetap stabil dan terjangkau. Salah satunya dengan melakukan pemantauan harga pasar secara rutin.

“Pemantauan harga ini penting, agar OPD bisa tahu kondisi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi potensi kenaikan harga yang tidak wajar,” ucap Wajo.

Selain itu ia juga perlu mengadakan uji lapangan untuk memastikan secara langsung, penyebab terjadinya lonjakan harga. Dengan begitu, solusi yang diambil dapat tepat sasaran dan tidak sekadar reaktif.

Tidak hanya itu, pemda juga harus menyiapkan program jangka panjang, seperti program stabilisasi harga, peningkatan produksi, maupun distribusi yang efektif agar harga bawang merah ini tidak gampang naik.

“Kita mendorong adanya pengembangan sistem informasi pasar yang akurat dan transparan, sehingga masyarakat maupun pedagang bisa memantau harga secara jelas,” ungkapnya.

Hal yang paling utama dari persoalan menjaga agar tidak terjadi inflasi terletak pada penyediaan program kerakyatan yang berpihak pada petani dan masyarakat kecil.

Maluku sebenarnya memiliki wilayah penyangga pangan yang cukup besar seperti, Pulau Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

“Hanya saja, potensi besar itu sering kali tidak dimanfaatkan maksimal karena pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibanding program kerakyatan,” jelasnya.

Selain itu, kerja sama lintas sektor juga sangat penting, sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan pedagang, petani, maupun masyarakat dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

“Kalau semua pihak duduk bersama, pasti bisa ditemukan solusi terbaik agar harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” pintanya.(S-26)