AMBON, Siwalima.id - Komisi IV DPRD Maluku mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak ada istilah titipan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 pada sejumlah sekolah unggulan.
Saat ini proses pendaftaran untuk sekolah unggulan seperti SMA Negeri 1 Ambon, SMA Negeri 2 Ambon, SMA Negeri 11 Ambon, SMA Negeri 13 Ambon dan SMA Negeri Siwalima telah dibuka hingga 13 Juni nanti.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool menjelaskan, sistem penerimaan siswa baru tahun ini menggunakan jalur afirmasi, domisili, mutasi dan jalur prestasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, sekolah juga menerapkan sistem seleksi dan perangkingan sesuai kuota yang tersedia.
“Yang diterima adalah mereka yang berada pada peringkat terbaik sesuai kuota. Karena itu seharusnya tidak ada lagi siswa titipan pada sekolah-sekolah tersebut,” tegasnya kepada wartawan di DPRD Maluku, Senin (8/6).
Menurutnya, komisi IV tidak menginginkan persoalan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya kembali terulang.
Dimana sekolah-sekolah unggulan dipaksa menerima siswa melebihi kapasitas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pada tahun 2024 dan 2025 ketika anak-anak dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah tersebut, pada akhirnya menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya
Karena itu Komisi IV mengambil langkah untuk tidak lagi memaksakan SMA 1, SMA 2, SMA 11 dan SMA 13 menerima siswa melampaui batas yang ditentukan.
Ia menjelaskan, kuota penerimaan siswa baru telah ditetapkan sesuai jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia.
SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 masing-masing memiliki delapan rombel dengan kuota 224 siswa, sementara SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 13 masing-masing memiliki sembilan rombel dengan kuota 324 siswa.
Selain sekolah unggulan tersebut, kata Tethool, masih terdapat sejumlah sekolah lain yang dapat menjadi pilihan bagi siswa yang tidak lolos seleksi, seperti SMA Kristen, SMA Muhammadiyah, dan sejumlah sekolah swasta lainnya.
Pemisahan Manajemen
Komisi IV DPRD Maluku juga mendorong pembentukan Puskesmas Pembantu serta pemisahan manajemen pendidikan dan manajemen asrama pada SMA Negeri Siwalima.
SMA Negeri Siwalima, merupakan sekolah unggulan milik Pemerintah Provinsi Maluku yang didirikan pada Agustus 2006 dan secara resmi tergabung dalam program Sekolah Garuda Transformasi pemerintah.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah berasrama tersebut.
Menurutnya, hingga kini SMA Siwalima belum memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk menangani kebutuhan siswa yang tinggal di lingkungan asrama.
“Sudah dibahas bersama dan nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar dibentuk satu Pustu yang dapat memberikan pelayanan kesehatan awal bagi siswa ketika mengalami sakit,” ujar Tethool.
Selain itu, Komisi IV juga menilai perlu dilakukan pemisahan antara manajemen pendidikan dan mana-jemen asrama agar tugas guru lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar. “Manajemen asrama dan manajemen pendidikan harus dipisahkan. Guru tidak lagi menjadi pengasuh, tidak lagi menjadi satpam dan tidak lagi mengawasi aktivitas anak-anak di luar tugas pendidikan,” tegasnya.
Tethool menjelaskan, pengelolaan asrama nantinya akan ditangani secara khusus oleh manajemen tersendiri sehingga pengawasan terhadap siswa dapat berjalan lebih efektif tanpa membebani tenaga pendidik.
Komisi IV juga mendukung penerapan perjanjian antara pihak sekolah dan orang tua siswa yang masuk SMA Siwalima.
Perjanjian tersebut dimaksudkan agar seluruh pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dukungan terhadap program pendidikan dan peluang studi lanjut yang diperoleh siswa.
“Orang tua harus memahami sejak awal aturan yang berlaku sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari ketika siswa mendapatkan kesempatan mengikuti program pendidikan lanjutan atau beasiswa,” tandasnya.(S-26)
