AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, program pemerintah daerah di tahun 2027 mendatang, harus dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Hal ini disampaikan gubernur saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Maluku tahun 2027 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, dengan melibatkan seluruh bupati/walikota se Maluku, Selasa (14/4).
Gubernur menjelaskan, musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, menyatukan langkah, serta memastikan setiap prioritas pembangunan harus dijabarkan ke berbagai program dalam menjawab kebutuhan riil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tahun pertama pemerintahan yang telah dijalankan, dapat dimaknai sebagai fase konsolidasi untuk meletakkan fondasi bagi tahun-tahun berikutnya dan memasuki tahun kedua ini merupakan sebuah fase percepatan.
Pada fase ini, masyarakat menaruh harapan yang lebih besar agar hasil pembangunan semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
"Kita juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dan salah satu yang paling signifikan adalah dinamika kondisi global dan perubahan kebijakan pada tingkat nasional yang berimplikasi pada ruang fiskal daerah, sehingga menuntut kita untuk bekerja lebih cerdas, lebih efektif dan lebih inovatif dalam mengelola sumber daya yang tersedia,” ucap gubernur.
Ditengah keterbatasan yang dihadapi gubernur menegaskan, jajaran pemerintahan tidak boleh menyerah tetapi justru harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta sinergi dengan dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.
Gubernur menegaskan, dengan kolaborasi yang kuat lintas sektor dan tingkatkan pemerintahan, dapat mengubah keterbatasan menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Maluku.
“Sebagai gubernur, saya memikul dua peran strategis sebagai kepala daerah otonom yang bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang memastikan kebijakan nasional dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan lokal. Dua peran ini merupakan kekuatan yang harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan,” tandas gubernur.
Gubenrur mengaku, berbagai upaya yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil, seperti berhasil mendorong pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional yaitu Blok Masela, Bendungan Way Apu dan Maluku Integrated Port berada pada tahap yang semakin maju.
Demikian pula dengan implementasi berbagai program strategis nasional, seperti pembangunan rumah layak huni, MBG, sekolah rakyat, koperasi merah putih, kampung nelayan merah putih dan berbagai program lainnya yang membuka akses, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Indikator makro pembangunan juga menunjukkan tren yang semakin positif, dimana pertumbuhan ekonomi yang membaik, inflasi yang lebih terkendali, serta peningkatan berbagai indikator kesejahteraan menjadi signal, bahwa arah pembangunan kita berada pada jalur yang tepat,” ucap gubernur.
Menurut gubernur, berdasarkan rilis BPS Maluku, pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan IV 2025 mencapai 5,44 persen, dimana capaian ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,39 persen.
Angka kemiskinan Maluku juga mengalami penurunan dari 15,38 persen pada Maret 2025 turun menjadi 15,25 persen pada september 2025 dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 74,09 poin atau meningkat 0,69 poin dari tahun 2024 yakni 73,40 poin dan capaian ini menunjukkan Maluku telah berada pada kategori tinggi.
“Ditengah berbagai tantangan, pemprov mendapat apresiasi pemerintah pusat seperti anugerah keterbukaan informasi publik 2025 sebagai badan publik berkualifikasi informatif pada kategori pemerintah provinsi, dengan nilai 92,10, penghargaan SPM awards 2025 sebagai provinsi terbaik dalam penerapan SPM untuk wilayah Maluku- Papua,” urai gubernur.
Selain itu lanjut gubenrur, TPID Maluku juga berhasil meraih predikat provinsi terbaik kedua untuk wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua pada TPID awards tahun 2025, hasil penilaian MCSP oleh KPK di tahun 2025 yang menunjukan Maluku telah berada di zona hijau, setelah selama beberapa tahun terakhir selalu berada di zona merah.
“Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, dedikasi dan kolaborasi kita mendapatkan pengakuan, namun penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas gubernur.
Selaku Ketua Badan Kerjasama 8 Provinsi Kepulauan, gubernur juga memastikan, akan terus mendorong langkah maju RUU Daerah Kepulauan menjadi UU di tingkat DPR, DPD dan pemerintah. Melalui musrenbang ini, diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah, sehingga setiap program berjalan selaras dan saling mendukung, terukur dengan dampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap program pembangunan haruslah sensitif konflik, sehingga setiap aktivitas pembangunan tidak menciptakan konflik-konflik baru, melainkan dapat mengangkat identitas kita sebagai orang Maluku yang menghargai persaudaraan dalam keragaman,” harap gubernur.(S-20)
