AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Le­werissa menyebut, Pemprov Maluku saat ini berjalan di zaman ketika data telah menjadi nafas pembangunan, artinya siapa menguasai data yang akurat, mampu meran­cang kebija­kan yang te­pat, cepat, efi­sien dan efektif. 

Karena itu, program satu data Provinsi Maluku menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan, bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar lahir dari fakta, bukan asumsi yang lahir dari kebutuhan rakyat, bukan sebatas persepsi.

Untuk itu, perencanaan pemba­ngunan di Provinsi Maluku kede­pan, harus didasarkan pada data yang akurat dan presisi.

Ungkapan itu disampaikan gu­bernur saat launching portal lawa­mena satu data Maluku yang ber­langsung di Lantai VII Kantor Gubernur, Senin (25/5) yang dihadiri Minister Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia Tim Stapleton.

Gubenrur yang akrab disapa HL ini mengaku, selama ini Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi perso­alan klasik dalam pembangunan, seperti data yang berbeda-beda, angka yang tidak sinkron, bahkan informasi yang saling bertabrakan antara satu lembaga dengan lem­baga lainnya. 

Akibatnya, perencanaan pemba­ngu­nan daerah Maluku selama ini menjadi tidak optimal, termasuk penganggaran kurang tepat sasaran dan evaluasi pembangunan sering kali kehilangan pijakan yang kuat, maka hari ini pemerintah provinsi ingin mengakhiri pola lama tersebut. 

“Kita ingin membangun budaya baru birokrasi Maluku, budaya kerja berbasis data, karena pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan intuisi, melainkan pembangunan harus berjalan dengan presisi,” tegas HL.

HL menjelaskan, launching portal satu data Maluku yang dilakukan hari ini, menandai langkah strategis pemerintah provinsi dalam mem­bangun sistem data yang terpadu dan dapat dipercaya. 

“Sebagai penegasan, bahwa me­mang  pembangunan Maluku kede­pan harus berdiri di atas satu data yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap gubernur.

Portal lawamena satu data Pro­vinsi Maluku menurut HL, hadir untuk menyatukan seluruh sumber data sektoral dalam satu ekosistem yang terintegrasi, mulai dari data pemerintahan, pendidikan, keseha­tan/stunting, kemiskinan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, investasi, pariwisata dan sektor lainnya, hingga pemba­ngunan desa dan negeri-negeri adat.

Untuk itu, seluruh kepala pe­rangkat daerah serta bupati dan walikota se-Maluku dihimbau untuk terlibat secara aktif dalam penyele­nggaraan satu data di Maluku me­lalui portal lawamena ini sehingga perencanaan pembangunan kabu­pa­ten/kota dan provinsi dapat se­laras dengan arah kebijakan pem­bangunan nasional.

HL juga mengapresiasi mitra kerja sama Indonesia - Australia melalui program SKALA yang selama ini telah memberikan dukungan dalam menjalankan beberapa program pemerintah di Provinsi Maluku, serta instansi vertikal lainnya atas duku­ngannya dalam mengintegrasikan data untuk dimanfaatkan pada portal lawamena satu data Maluku.

“Saya berharap program kemit­raan ini terus dilanjutkan untuk peningkatan akselerasi program - program Pemerintah Provinsi Ma­luku lainnya. Daerah ini butuh konsistensi penguatan yang berke­lanjutan, utamanya tata kelola data, replikasi dan struktur portal lawa­mena satu data hingga ke tingkat kabupaten/kota di Maluku,” ucap HL.

Ditempat yang sama, Minister Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia, Tim Stapleton menjelaskan, dalam pendekatan sebagai wilayah kepulauan, tentu data menjadi hal yang sangat penting.

Pasalnya dengan data yang akurat dan terintegrasi tentu dapat dijadi­kan gubernur sebagai rujukan mema­hami dan melihat langsung kondisi nyata masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah terpencil.

“Kami memahami, bahwa lawa­mena satu data yang dikembangkan bukan sebagai portal saja, tetapi se­bagai sebuah ekosistem terintegrasi yang hubungkan data sektoral, data statistik, informasi spasial serta dashboard guna mendukung peng­ambilan keputusan sekaligus penguatan tata kelola berbasis data,” ucapnya.

Menurutnya, ketika data yang akurat tersebar di berbagai instansi, maka proses perencanaan akan men­jadi lebih mudah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara khusus berkaitan dengan tersedianya data spasial ia menegaskan, hal ini menjadi penting bagi pemprov untuk memahami kesenjangan atas layanan antar wilayah, artinya melalui data, pimpinan daerah dapat memantau kondisi secara lebih jelas, mengidentifikasi kesenjangan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat.

“Ini adalah wujud nyata dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data, termasuk dapat memastikan kelompok disabilitas, kelompok dan masyarakat dapat terlihat dalam sistem dan menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.

Pemerintah Australia kata dia, sangat menghargai kemitraan yang kuat dengan Indonesia, termasuk Provinsi Maluku.(S-20)