AMBON, Siwalima.id - Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah melalui Bulog dalam menyerap hasil panen petani pada tahun anggaran 2026, yang kini mulai berlangsung di sejumlah wilayah Maluku.
Menurutnya, serapan gabah petani harus segera dilakukan, dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kg, disertai pemenuhan persyaratan kualitas sebagaimana ketentuan Bulog.
“Panen sudah mulai berjalan di beberapa titik. Ini perlu kehadiran Bulog sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah petani, tentunya dengan harga Rp6.500/kg dan syarat kadar air maksimal 14 persen, masa tanam 95 sampai 110 hari, serta bukan padi fuso,” ujar Irawadi kepada Siwalima.id di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (15/1).
Ia juga mengingatkan, kualitas gabah harus menjadi perhatian serius petani. Sebab, jika tidak dijaga, dampaknya bukan hanya pada harga, tetapi juga terhadap daya beli masyarakat terhadap beras hasil produksi dalam daerah.
“Kalau kualitas ini tidak dijaga, tentu akan berdampak. Masyarakat Maluku sendiri nanti akan membeli hasil beras itu, jadi mutunya harus betul-betul diperhatikan,” pesan Irawadi.
Irawadi menjelaskan, agenda Komisi II DPRD Maluku saat ini adalah, memastikan Bulog menyerap seluruh hasil panen masyarakat, baik gabah maupun jagung, yang sudah mulai diproduksi oleh petani.
Selain itu, ia juga menyinggung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2025 yang menekankan penguatan ketahanan pangan nasional serta peningkatan pendapatan petani melalui optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri.
“Dalam Inpres itu jelas, target pengadaan tahun 2025 sebesar 3 juta ton, dan untuk tahun 2026 naik menjadi 4 juta ton. Ini tentu membutuhkan kerja keras Bulog dalam melakukan penyerapan, sekaligus mengatasi kendala-kendala di lapangan,” ujar Irawadi.
Irawadi menilai persoalan pangan di Maluku, membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Tidak hanya Dinas Pertanian, tetapi juga Dinas Perhubungan yang berperan penting dalam menjamin distribusi antar-pulau.
“Ini butuh keseriusan semua pihak. Apalagi Maluku punya tantangan geografis dan faktor cuaca, terutama pada musim timur dengan gelombang dan angin kencang yang terjadi sekitar Oktober sampai Februari. Ini sangat mempengaruhi distribusi pangan, khususnya beras,” jelas Irawadi.
Untuk itu, ke depan kata Irawadi, Komisi II DPRD Maluku berkomitmen, mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan pangan di daerah dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
“Kedepan kami akan mengkonsolidasikan semua struktur yang berkepentingan, supaya persoalan pangan ini bisa ditangani secara menyeluruh dan tidak lagi menjadi masalah berulang,” janji Irawadi.(S-26)
