AMBON, Siwalimanews - Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil yang berada di Maluku Utara dan Maluku melalui Proyek Seablue.
Seablue project merupakan program kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jepang, dan UNDP yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia melalui pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.
“Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan kecil,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang saat kegiatan Multi-Stakeholder Strategic Coordination Forum yang berlangsung di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Selasa (11/11).
Dikatakan program Seablue sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2025–2029 yakni transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong indonesia emas 2045 telah dijabarkan ke dalam sapta cita pembangunan daerah.
“Program ini tentu sejalan dengan dua misi pak gubernur yakni pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran. Melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif dan juga pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya alam yang berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana,” jelasnya.
Menurut Kasrul, Maluku sebagai daerah yang memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan yang strategis tentu akan sejalan dengan program Seablue dari KKP.
Dengan potensi perikanan tangkap mencapai 4,3 juta ton per tahun yang tersebar dalam WPP 714, 715 dan 718, lanjutnya, merupakan Lumbung Ikan Nasional yang memiliki peran penting dalam menopang ketahanan pangan dan ekonomi maritim nasional.
“Kami menyambut baik hadirnya Seablue project sebagai inisiatif strategis yang sejalan dengan semangat kampung nelayan merah putih dalam mewujudkan model bisnis perikanan berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui sinergi keduanya, lanjutnya, pemprov berharap akan terbentuk ekosistem usaha perikanan terpadu dari hulu hingga hilir yang berbasis teknologi, kelembagaan kuat, serta berkeadilan sosial, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi biru di Maluku.
Dalam RPJMN, pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku diproyeksikan mencapai 8 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5 persen. “Dengan kondisi geografis Maluku yang ada, menunjukan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 8 persen tersebut,” tandasnya. (S-20)
