Komisi II DPRD Maluku menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat terkait sektor energi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta, Kamis (11/12).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral menyoroti persoalan keterbatasan kuota minyak tanah (mitan) dan bahan bakar minyak (BBM) di Maluku, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang kerap diwarnai kelangkaan.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Siwalima, Senin (15/12), DPRD Maluku meminta pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Kementerian ESDM agar menambah kuota mitan dan BBM bagi Maluku, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat namun belum diimbangi dengan pasokan yang memadai.

Penyampaian aspirasi di Gedung BPH Migas itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, bersama sejumlah anggota komisi, antara lain Nita Bin Umar, Suanthie J. Laipeny, Jefry Jaran, Andreas Taborat, Javet Djemy Pattiselano, Anos Yermias, dan Suleman Letsoin.

Rombongan DPRD Maluku diterima oleh Rini Disa dari Tim Analis BPH Migas. Secara keseluruhan, sebanyak 15 orang terlibat dalam pertemuan tersebut.

Dalam forum itu, para anggota Komisi II secara bergantian menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, khususnya terkait distribusi energi yang belum merata. Mereka juga mendorong agar Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola minyak dan gas dapat ditinjau ulang.

Menurut DPRD Maluku, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 11 kabupaten dan kota menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi BBM. Akibatnya, kelangkaan kerap terjadi, bahkan di Kota Ambon yang merupakan ibu kota provinsi.

“Persoalan ini perlu perhatian serius dari pemerintah pusat, agar distribusi energi di wilayah kepulauan seperti Maluku bisa berjalan adil dan berkelanjutan,” demikian salah satu poin aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.(S-26)