AMBON, Siwalima.id - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Golkar Kabupaten SBT yang berlangsung sejak Senin (20/4) diwarnai ketegangan dan kericuhan.
Skorsing sidang yang dilakukan berulang kali serta tarik ulur kepentingan dinilai menjadi pemicu utama ketidakpuasan peserta.
Dari informasi yang dihimpun Siwalima, musda yang dibuka resmi oleh Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar Ali Lessy, awalnya berjalan normal. Namun, memasuki tahapan sidang, dinamika mulai memanas.
Dalam proses verifikasi bakal calon Ketua DPD II Golkar SBT, pimpinan sidang menetapkan hanya dua kandidat yang lolos, yakni Agil Rumakat dan Ismail Rumbalifar. Sementara satu bakal calon lainnya, Husein Kelilauw, dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dukungan dari pimpinan kecamatan.
Sejak itu, suasana sidang mulai memanas. Saling klaim dukungan dari pimpinan kecamatan antara dua kandidat mencuat dan memicu perdebatan panjang. Sidang yang berlangsung alot akhirnya diskors hingga Selasa (21/4).
Ketua Steering Committee (SC) Musda V Golkar SBT, Hafas Kelirey, menilai pimpinan sidang tidak konsisten dalam mengambil keputusan, sehingga memicu kekecewaan peserta. “Ini mungkin sidang dengan skorsing terbanyak. Kami minta DPD I sampai DPP memperhatikan hasil Musda Golkar SBT,” tegas Kelirey.
Ia juga menyoroti, adanya indikasi keberpihakan pimpinan sidang terhadap salah satu kandidat.
“Keputusan-keputusan yang diambil tidak konsisten. Bahkan hasil verifikasi faktual yang sudah disepakati bisa berubah lagi. Ini yang membuat peserta kecewa,” ujarnya.
Menurut Kelirey, hasil verifikasi faktual sebelumnya telah menetapkan komposisi dukungan dengan perbandingan 7 banding 4. Namun, keputusan terkait rekomendasi ganda yang sempat dibatalkan justru kembali dipersoalkan dalam sidang.
“Hasil verfak itu sudah jelas. Tapi kemudian ada keputusan lain yang membuka ruang bagi rekomendasi yang sebelumnya sudah dibatalkan. Ini yang memicu polemik,” katanya.
Kritik juga datang dari peserta Musda, Muhammad Amin Sokametan, yang merupakan Pimpinan Golkar Kecamatan Kilmury. Ia menilai persoalan utama terletak pada adanya rekomendasi dukungan ganda.
“Kami dari 15 pimpinan kecamatan sudah sepakat bahwa rekomendasi ganda harus digugurkan. Itu sudah menjadi komitmen bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan, skorsing yang berulang justru memperkeruh suasana dan menimbulkan kesan pimpinan sidang tidak netral.
“Dengan kondisi seperti ini, kami melihat pimpinan sidang sudah tidak netral dan cenderung berpihak kepada kandidat tertentu,” tegasnya.
Akibat ketegangan yang terus meningkat, pimpinan sidang yang dipimpin Masjan Sangadji akhirnya memutuskan untuk membawa proses Musda kembali ke tingkat provinsi guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku, Anos Jeremias, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dinamika yang terjadi dalam Musda tersebut.
“Beta belum dapat laporan resmi dari bidang kepartaian yang memimpin sidang-sidang dalam Musda V DPD Golkar SBT,” ungkap Jeremias, kepada Siwalima, (22/4).
Ia menegaskan, pihaknya masih menunggu laporan resmi sebagai dasar untuk mengambil langkah organisasi selanjutnya.(S-26)
