AMBON, Siwalima.id - Anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan Kepulauan Tanimbar–Maluku Barat Daya Yan Zamora Noach menolak keras rencana pemerintah menghilangkan hak masyarakat dalam pemilu.
Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD terus mendapat penolakan dari masyarakat termasuk DPRD Maluku.
“Kebijakan nasional yang dinilainya berpotensi merampas kedaulatan rakyat serta menggerus roh otonomi daerah, tegas Noach kepada ketika dikonfirmasi Siwalima, Sabtu (10/1).
Menurutnya, wacana pengembalian sistem pilkada melalui DPRD bukan sekadar perubahan mekanisme politik, melainkan awal dari kembalinya sistem sentralisasi kekuasaan oleh Pemerintah Pusat.
“Jangan biarkan kedaulatan rakyat dirampas oleh kekuasaan. Rakyat harus bertindak sebelum semuanya terlambat, karena di ujungnya hanya akan ada penyesalan,” tegasnya.
Menurutnya, jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, maka peluang munculnya pemimpin terbaik dari daerah akan semakin kecil. Sistem tersebut, katanya membuka ruang bagi kepentingan politik elite dan dominasi partai, bukan aspirasi rakyat di daerah.
“Kalau dipilih DPRD, bisa saja bukan putra atau putri terbaik daerah yang memimpin. Bahkan bisa saja penguasa menunjuk orang dari luar daerah untuk menjadi kepala daerah di daerah kita, yang penting ada dukungan partai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diatur langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah tersebut sengaja menciptakan ketergan-tungan daerah terhadap pusat.
“Pergerakan ini sudah dimulai sejak kebijakan efisiensi anggaran yang ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan daerah dalam pembahasan. Daerah dibuat bergantung agar mudah dikendalikan,” katanya.
Ia menilai, kondisi tersebut merupakan cikal bakal kembalinya sistem pemerintahan sentralistik, sementara prinsip desentralisasi hanya dijadikan jargon semata.
“Semua ini adalah tanda-tanda kembalinya sistem sentralistik. Desentralisasi hanya slogan belaka, karena dalam praktiknya roh otonomi daerah sudah hilang,” ujarnya.
Yan menekankan, satu-satunya kekuatan yang mampu menghentikan arus sentralisasi kekuasaan adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Yang bisa menghalangi semua ini hanya kekuatan rakyat. Karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Kita harus melawan sebelum semuanya benar-benar terlambat,” terangnya.(S-26)
