AMBON, Siwalima - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Maluku menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk konsistensi dan kepatuhan terhadap garis kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menolak perubahan mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung melalui lembaga legislatif.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, mengatakan penolakan tersebut merupakan hasil kesepakatan internal partai yang telah dibahas dalam rapat pengurus DPD.
“PDI Perjuangan Maluku tegak lurus dengan keputusan DPP. Kami menolak Pilkada lewat DPRD dan tetap berpihak pada pemilihan langsung oleh rakyat,” ujar Benhur kepada Siwalima, di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (5/1).
Menurut Benhur, Pilkada langsung adalah bagian penting dari capaian reformasi yang diperjuangkan melalui proses panjang dan penuh pengorbanan. Reformasi, lanjut dia, bertujuan mengembalikan kedaulatan politik sepenuhnya ke tangan rakyat.
“Reformasi lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak demokratis. Karena itu, jangan sampai kita justru menarik mundur proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Benhur menilai, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mencederai semangat demokrasi dan menjadi langkah mundur bagi kehidupan politik nasional. Ia menegaskan, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang lahir dari era reformasi.
“PDI Perjuangan adalah bagian dari kekuatan utama reformasi. Tidak mungkin Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarnoputri, mengkhianati demokrasi yang justru diperjuangkan dengan risiko dan pengorbanan besar,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur juga mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan perjuangan reformasi. Ia menyebut dirinya sebagai bagian dari generasi aktivis 1998 yang terlibat langsung dalam gerakan mahasiswa menuntut perubahan sistem politik.
“Saya mengalami langsung bagaimana reformasi itu diperjuangkan. Karena itu, saya berdiri penuh mendukung Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat menyikapi wacana tersebut secara arif dan menempatkan kepentingan demokrasi di atas kepentingan politik sesaat. “Demokrasi tidak boleh mengalami kemunduran. Kedaulatan tetap harus berada di tangan rakyat,” pungkas Benhur. (S-26)
