AMBON, Siwalimanews – Pembagian Bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada semua masyarakat. Masyarakat dari sejumlah desa seperti Hative Kecil dan Poka mengadukan datanya tidak diakomodir dengan baik. Sebagai masyarakat miskin baru yang kemudian akan mendapatkan bantuan bantuan langsung Tunai (BLT) warga di dua desa itu meminta pemerintah kota verifikasi data.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir kepada Siwalima mellaui telepon selulernya Rabu(27/5). Dikatakan, saat pembagian SBT, ternyata kedapatan orang yang dianggap mampu atau PNS turut menerima bantuan.
“Harusnya dalam kondisi seperti ini masyarakat jangan dibuat susah sehingga perlu diupdate lagi data bansos yang benar oleh pemkot,” ungkap Saidna.
Ia meminta pemkot khusus dinas teknis untuk menyikapi pembagian bantuan yang tidak tepat sasaran itu dengan baik, karena menyangkut dengan hak-hak masyarakat yang membutuhkan.
“DPRD meminta kepada pemeÂrintah kota dan dinas terkait untuk diatasi secara serius sehingga tidak berdampak kepada masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini,” ujarnya.
Janji Transparan
Sementara itu, Asisten II Sekkot Ambon, Roby Silooy menambahkan, pihaknya akan berupaya untuk terbuka soal data bansos sebagaiÂmana keinginan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Maluku.
Ia mengaku masih terdapat kesalahan data penerima bansos di lapangan. Hal itu dikarenakan pengaturan administrasi yang mendadak dengan keadaan ditengah pandemi covid-19.
Sebelumnya, PGIW Maluku meminta pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Ambon secara transparan mengumumkan nama-nama penerima bansos maupun BLT, yang ada di lima 5 kecamatan.
“Nama-nama tersebut harus ditempelkan pada setiap RT untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan, bansos maupun BLT benar-benar tepat sasaran atau menghindari ketidakpercayaan public terhadap pemerintah,” ungkap Ketua PGIW Maluku, Paulus Koritelu, kepada wartawan, di Ambon, Selasa (26/5).
Menurutnya, dengan sistim transparansi tersebut akan menjamin kenyamanan psikologis masyarakat untuk senantiasa melakukan berbagai protokoler yang berhubungan dengan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid 19, seperti stay at home, rajin mencuci tangan maupun menggunakan masker saat berada di luar rumah untuk kepentingan yang sangat mendesak. (Mg-5/Mg-6)
