JAKARTA, Siwalimanews – Pengelolaan keuangan Kabupaten Maluku Tengah terbaik di wilayah Nusa Tenggara–Maluku–Papua dan berhak mendapatkan TPAKD Award 2025.

Penghargaan ini diselenggarakan kementerian koordinasi bidang perekonomian sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui implementasi berbagai program kerja TPAKD sepanjang tahun 2024.

Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir menerima penghargaan dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rakornas TPAKD 2025, yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/10).

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, pemerintah daerah, OJK, perbankan dan masyarakat,” kata bupati dalam rilis yang diterima Siwalima, kemarin.

Pemerintah lanjutnya terus berkomitmen memperluas akses keuangan yang inklusif di seluruh wilayah Malteng.

Diakui, TPAKD Malteng selama ini dikenal aktif mendorong berbagai program inklusi keuangan, seperti edukasi literasi keuangan bagi pelaku UMKM.

Selain itu juga ada penguatan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan digitalisasi ekonomi di wilayah kepulauan Banda dan sekitarnya.

Melalui penghargaan ini, pemerintah menegaskan komitmennya sebagai salah satu daerah di kawasan Timur Indonesia yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya, inklusi keuangan adalah pintu menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor, visi Malteng Bangkit akan semakin nyata,” jelasnya.

Ia mengaku, dengan capaian ini, bumi Pamahanu-Nusa kembali menjadi contoh sebagai daerah yang mampu menghadirkan terobosan nyata dalam memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya melalui program keuangan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat di tingkat bawah.

Untuk diketahui sebelum memberikan penghargaan ini, Tim Penilai Utama melakukan penilaian ke setiap pemkab dalam pengelolaan keuangan.

Sejumlah indikator yang dinilai seperti program inovasi, efektivitas kebijakan, kolaborasi antar instansi, serta dampak nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan di daerah. (S-17)