AMBON, Siwalima.id - Sejumlah kebijakan dan program dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) oleh para peserta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di lantai 7 Kantor Gubernur, Rabu (3/6).
Selain terkait dengan masalah ekonomi, pertanian dan perikanan, salah satu yang ikut dibahas yakni terkait pengelolaan ruang laut 0-12 mil yang belum sinkron antara UU nomor: 23 Tahun 2014 dengan kebijakan dalam UU Cipta Kerja.
Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud yang membuka kegiatan tersebut menjelaskan APPSI memiliki peranan strategis sebagai wadah kerja sama pemerintah provinsi serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat.
APPSI juga katanya memikirkan peran strategis dalam memfasilitasi koordinasi antar provinsi untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan di daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
Dikatakan, pembangunan ekonomi regional saat ini tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks karena dihadapkan pada perlambatan ekonomi dunia. Serta perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian rantai pasok global. Di tengah tantangan ini, sektor pertanian, maritim dan ekonomi kreatif tetap berdiri tegak menjadi sektor strategis yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
“Data BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen dan membuktikan potensi domestik kita sangat tangguh,” jelas Rudi.
Menurutnya, APPSI memandang perlu adanya kolaborasi strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
APPSI menemukan sejumlah catatan penting dan aspirasi krusial dari daerah, diantaranya mayoritas pemerintah provinsi menyampaikan adanya tantangan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal dan kewenangan daerah.
Dari sisi sektor kelautan dan perikanan dimana sektor ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pengelolaan wilayah laut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hilirisasi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sedangkan pada sektor pertanian, APPSI melihat adanya dorongan agar penguatan hilirisasi dan tata kelola rantai pasok yang harus diperbaiki agar nilai tambah sektor pertanian dapat dirasakan lebih merata oleh petani.
Daerah juga menyoroti semakin kuatnya sentralisasi program pertanian ke pusat yang menarik kegiatan dan anggaran dari daerah sementara di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Tantangan terbesar yang masih dihadapi daerah adalah pada ranah peningkatan kualitas SDM, pemasaran digital dan akses permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif daerah,” ujarnya.
Pemerintah provinsi seluruh Indonesia sambungnya, tentu menaruh harapan besar agar APPSI dapat menjadi wadah perjuangan bersama dalam menyuarakan kepentingan daerah ke Pemerintah Pusat.
Melalui forum FGD ini, APPSI ingin merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi pengembangan ekonomi regional termasuk memastikan integrasi sektor pertanian, maritim dan ekonomi kreatif tidak hanya sebatas konsep, melainkan menjadi pilar nyata yang mensejahterakan rakyat di daerah. “Mari kita jadikan ruang FGD sebagai momentum untuk menghasilkan pemikiran yang transformatif dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan rumuskan solusi strategis secara bersama-sama,” harapnya.
Rudi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa beserta seluruh jajaran yang karena telah menjadi tuan rumah FGD.
Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa dalam sambutan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku sebagai tuan rumah.
Ia menegaskan Maluku tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan forum, tetapi juga rumah bersama bagi seluruh daerah yang memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam membangun Indonesia.
Menurut Hendrik, keberagaman karakteristik, tantangan dan potensi yang dimiliki setiap provinsi harus menjadi kekuatan untuk memperkuat kolaborasi, bukan menjadi pembatas.
Ia menggambarkan laut Maluku yang menghubungkan ribuan pulau sebagai simbol persatuan dan kerja sama antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Forum ini harus menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan, pengalaman dan solusi guna memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Hendrik.
Dirinya berharap FGD APPSI dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus mem-pererat hubungan antar pemerin-tah daerah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera.(S-20)
