AMBON, Siwalimanews – Untuk menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antara wakil rakyat asal Maluku di pusat dan daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka DPRD Maluku bersama dengan anggota DPR dan DPD dapil Maluku menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (14/4).

Rapat yang dibuka Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun itu di hadiri oleh, seluruh anggota DPRD Maluku, namun sayangnya dari 8 anggota DPR dan DPD dapil Maluku yang duduk di senayan, hanya 6 anggota yang hadir dalam rapat itu.

Tiga anggota DPR yang hadir yakni, Mercy Barends (PDIP), Saadiah Uluputty (PKS) dan Alimudin Kolatlena (Gerindra), sementara 1 anggota yang tak hadir yakni Widya Pratiwi Murad (PAN).  Sedangkan 3 anggota DPD yang hadir masing-masing Novita Anakotta, Nono Sampono, Boy Latuconsina. Sementara yang tak hadir yakni Anna Latuconsina.

Walaupun tanpa kehadiran dua wakil rakyat di Senayan itu, namun rapat terbuka yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan yang berlangsung kurang lebih 3 jam ini, menghasilkan berbagai banyak masukan untuk menjadi aspirasi wakil rakyat dapil Maluku di senayan.

Rapat ini sangatlah penting dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antara legislatif pusat dan daerah, khususnya dalam menanggapi kebijakan efisiensi anggaran nasional, berdasarkan PP Nomor 1 tahun 2025.

Dalam pertemuan itu juga, para wakil rakyat ini membahas sejumlah persoalan, mulai dari masalah kelistrikan yang masih belum menjangkau daerah terpencil, begitu juga akses transportasi jalan dan jembatan, kesehatan, hingga pendidikan termasuk sarana prasarana penunjangnya.

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun saat membuka rapat itu menyampaikan harapan besarnya, agar para anggota legislatif di senayan dari Maluku menjadi jembatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat di tingkat pusat.

“Delapan orang ini adalah tumpuan harapan seluruh rakyat Maluku. Kami berharap semua pandangan yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi pegangan untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional,” ujar Benhur.

Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari dampak efisiensi anggaran terhadap program daerah, status tenaga honorer, hingga masa depan program Koperasi Merah Putih yang menjadi perhatian nasional.

Anggota DPD Novita Anakotta dalam rapat itu menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat telah melalui prosedur yang sah dan transparan, serta menegaskan bahwa, program Koperasi Merah Putih akan tetap berjalan dengan dukungan anggaran dari APBN, meski terdapat catatan terkait beban legalitas di tingkat APBD.

“Kami berdelapan akan terus menyuarakan kepentingan Maluku di pusat. Terkait dengan pembangunan Ambon New Port, status tenaga honorer, hingga dana bagi hasil perikanan, semua sudah kami sampaikan dan kami kawal dalam setiap rapat kerja bersama kementerian terkait,” ucap Novita.

Novita juga menekankan, pentingnya sinergi informasi antara DPRD Maluku dan wakil rakyat di Senayan agar perjuangan aspirasi dari masyarakat Maluku bisa lebih terarah dan efektif.

Persoalan lainnya yang juga disuarakan berkaitan dengan transfer ke daerah, serta dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan. Walaupun memiliki andil besar untuk pendapatan negara, namun dana yang didapat dari potensi yang dimiliki terlalu kecil, mengingat lewat kebijakan pemerintah pusat, dana yang didapat dari hasil raup laut Maluku, dibagi ke semua daerah se-Indonesia termasuk daerah tidak penghasil.

Selain itu juga persoalan kuota haji, pertanian, kehutanan lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dalam hal ini Gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, bahkan hak masyarakat adat juga dibahas dalam rapat tersebut.

Merespon aspirasi DPRD Maluku, anggota DPR Saadiah Uluputty mengaku, semua masukan yang disampaikan telah disuarakan dalam rapat bersama mitra pemerintah pusat.

“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriak. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, dan robek kertas,” ucap Uluputty.

Namun menurutnya, perlu ada gerakan dari bawah agar direspon pemerintah pusat. Hal ini tentu membutuhkan komitmen untuk berjuang bersama, sehingga apa yang menjadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat.

“Saya cukup kecewa, karena di daerah tidak ada gerakan. Artinya apa yang kita bicarakan hari ini kita bergerak bersama. Kalau sebelumnya tidak ada bersama dengan pemerintah, maka sudah saatnya kita membangun komitmen untuk berjuang bersama,” pinta Uluputty.

Usai mendengar penjelasan para wakil rakyat di Senayan, Benhur menegaskan, DPRD Maluku berkomitmen untuk bersama-sama terus mengawal kebijakan pemerintah pusat agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat Maluku.

Benhur juga mengajak seluruh pihak, untuk menjaga semangat kebersamaan dan terus memperkuat sinergi dalam membangun Maluku ke depan.

“Pertemuan hari ini adalah awal yang baik. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, karena Maluku membutuhkan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah demi kemajuan bersama,” tutup Benhur. (S-26)