PIRU, Siwalimanews – Ratusan guru honorer Madrasah melakukan un­juk rasa ke Kantor Kemen­terian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat, Ka­mis (25/9) mempertanya­kan nasib mereka yang bertahun-tahun mengabdi namun tidak ikut seleksi Pegawai Pemerintah de­ngan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pantauan Siwalima, ke­ha­diran para ratusan pega­wai honorer mendatangi Kantor Kantor Agama SBB sekitar pukul 11.20 WIT untuk menyampaikan aspi­rasi, terkait nasib mereka yang belum terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerin­tah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kordinator aksi, La Dakan saat menyampaikan orasinya mene­gas­kan banyak guru honorer di sekolah Madrasah swasta telah mengabdi puluhan tahun di SBB, namun tetap tidak bisa terakomodir hanya karena status mereka sebagai tenaga pengajar swasta.

“Kami pegawai honorer sekolah swasta di SBB sangat meng­ha­rapkan agar bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu seperti Honorer di Pemkab SBB. Masa di Pemkab bisa kami tidak bisa,” tuturnya.

Menurutnya, selaku pegawai hono­rer swasta mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun, tetapi belum ada titik terang terha­dap mereka. Untuk itu, para hono­rer ini mengharapkan agar Kaken­menag SBB untuk mencari solusi agar ratusan honorer swasta ini bisa diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Dalam aksi tersebut, para pen­demo mendesak Kepala Kaken­me­nag SBB Jafar Tuny untuk hadir dan mendengar langsung keluhan mereka. Meski sempat menunggu cukup lama karena Kepala Kakenmenang sedang mengikuti agenda dinas di Kairatu.

Sebelum itu, masa sempat dite­rima oleh Kepala Seksi Bimas Islam, M. Iksan Narahubun. Namun, para guru tetap bersikeras agar as­pirasi mereka didengar langsung oleh Kepala Kakenmenag sendiri.

Selang waktu kemudian, Kepala Kakenmenag tiba dan langsung melakukan pertemuan dengan ratusan pegawai honorer swasta.

Dalam pertemuan tersebut, Jafar Tuny menyampaikan, dirinya sa­ngat apresiasi atas perjuangan para guru honorer madrasah swasta.

Tuny menegaskan bahwa, atas aksi yang disampaikan ratusan guru honorer swasta tersebut, pihaknya akan siap mengawal aspirasi mereka. Meski semua keputusan berada di Pemerintah Pusat dan Kemenpan RB.

“Kami akan berusaha mengawal aspirasi ini sesuai prosedur. Namun, keputusan akhir tetap berada di Pemerintah Pusat. Sebab itu, saya sarankan aspirasi ini juga disampaikan ke DPRD agar bisa dikawal hingga ke tingkat pusat,” jelasnya.

Tuny juga berpesan, agar se­ma­ngat para guru honorer tidak pa­dam. “Saya sangat mengapresiasi perjuangan hari ini. Semangat ini harus terus dijaga agar suara ba­pak dan ibu bisa didengar peme­rintah,” pungkasnya. (S-18)