PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pengelola Fasilitas Kesehatan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai III Kantor Bupati KKT, Selasa (19/5).
Kegiatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Provinsi Maluku itu dipimpin, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, mewakili Bupati Kepulauan Tanimbar.
Hadir dalam forum tersebut Ketua dan Anggota Komisi A DPRD KKT, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Direktur RSUD dr. P.P. Magretti Lauran, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor kesehatan.
Dalam sambutannya, Moriolkossu menegaskan forum tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan program BPJS Kesehatan di daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam pelayanan kesehatan membutuhkan komunikasi yang intensif dan keterlibatan semua pihak agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
“Forum ini sangat penting untuk kita dapat membicarakan beberapa hal penting dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan di bidang kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan,” kata Moriolkossu.
Ia menjelaskan, forum kemitraan tersebut tidak hanya menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, tetapi juga menjadi wadah untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan. “Forum ini juga dapat bermanfaat untuk penyelarasan kepentingan antara pemangku kepentingan dengan pihak BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi dan kolaborasi,” ujarnya.
Sekda berharap seluruh pihak yang hadir dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan maupun masukan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di lapangan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang diambil nantinya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut juga membahas berbagai aspek penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, termasuk upaya peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan, efektivitas pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.
Kehadiran unsur legislatif, perangkat daerah, dan manajemen rumah sakit dinilai penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam mendukung keberhasilan program kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pemerintah daerah, lanjut Moriolkossu, berkomitmen untuk terus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, sekaligus memastikan pengelolaan fasilitas kesehatan berlangsung secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, BPJS Kesehatan Provinsi Maluku menyambut baik pelaksanaan forum tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui forum ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, sehingga kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat dan manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. “Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas Moriolkossu.(S-26)