AMBON, Siwalima.id - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam rangkaian kegiatan Orientasi Politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), di salah satu hotel di Ambon Selasa (31/3).
Kegiatan bertema Percepatan Pembangunan Maluku tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon dan dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, Wakil Sekjen DPP PKB, Ahmad Fauzi, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, serta Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta.
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis menegaskan, komitmen jajarannya untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab untuk bekerja sungguh-sungguh, memperkuat struktur partai agar semakin solid, profesional, dan dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Basri menjelaskan, arah politik PKB Maluku ke depan difokuskan pada penguatan ideologi partai, membangun partai yang moderat dan inklusif, meningkatkan loyalitas kader, serta memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyebut capaian Pemilu 2024 sebagai modal awal, dimana PKB berhasil meraih 4 kursi DPRD Provinsi Maluku dan 31 kursi DPRD kabupaten/kota.
“Target kami adalah memenangkan Pemilu 2029 di seluruh daerah pemilihan, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Ketua Umum DPP PKB dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Ketua Jazilul Fawaid mengatakan, pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni, melainkan amanat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“PKB lahir dari cita-cita para ulama dan mengedepankan politik yang humanis dan religius. PKB terbuka untuk semua golongan, tanpa memandang latar belakang,” ujar Jazilul.
Ia menekankan, kader PKB harus hadir sebagai solusi di tengah masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku yang masih menghadapi ketimpangan kebijakan.
Selain itu, PKB di tingkat nasional terus mendorong agenda strategis, seperti perlindungan masyarakat adat dan wilayah pesisir, perlindungan pekerja rumah tangga, serta perlindungan buruh.
“Ukuran keberhasilan PKB bukan hanya jumlah kursi, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Maluku melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Umar Alhabsy, dalam sambutannya berharap kepengurusan ini mampu membawa perubahan positif dan tetap dekat dengan rakyat.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan orientasi politik yang dinilai penting sebagai momentum memperkuat kembali visi, misi, serta ideologi perjuangan partai.
Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga tidak boleh hanya dipandang sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata.
“Partai politik harus mampu menyiapkan kader-kader terbaik, tidak hanya matang secara politik, tetapi juga memiliki karakter kuat serta komitmen keislaman yang rahmatan lil ‘alamin,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, sangat mengharapkan adanya sinergi yang kuat dengan partai politik. Kolaborasi yang baik diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah.
“Sinergitas ini penting dalam mewujudkan Maluku yang adil dan sejahtera, sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Dalam Muskerwil tersebut, PKB Maluku turut menghasilkan 21 poin rekomendasi strategis untuk pembangunan daerah. Dua di antaranya menjadi sorotan utama.(S-26)
