AMBON, Siwalimanews – Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Maluku Bergerak (PMB) kembali menggemakan suara rakyat dari wilayah terluar Maluku.
mereka mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku untuk menggelar aksi demonstrasi menuntut percepatan pembangunan jalan lingkar Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan yang 15 tahun terbengkelai.
Proyek jalan sepanjang 24 kilometer ini telah berlangsung belasan tahun, namun hingga kini masih jauh dari kata rampung. Berdasarkan catatan PMB, baru 10 kilometer yang sudah beraspal, sekitar 7 kilometer berkerikil, sementara lebih dari 6 kilometer sisanya masih berupa tanah yang rawan longsor dan sulit dilalui saat musim hujan.
Padahal, keberadaan jalan lingkar tersebut dianggap krusial sebagai urat nadi konektivitas, sekaligus pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di Ambalau yang selama ini masih terisolasi.
“Jalan lingkar Ambalau adalah sentral utama bagi masyarakat. Keterlambatan ini memperpanjang penderitaan rakyat, membuat Ambalau tetap terisolasi. Kami mendesak DPRD Maluku menjadikan pembangunan jalan ini prioritas, bahkan kalau perlu dialihkan statusnya ke provinsi atau BPJN agar ditangani dengan dana APBN,†tegas Arman Lesilawang, Koordinator Aksi PMB dalam orasinya. Di depan kantor DPRD Maluku, Senin (22/9).
Menurut PMB, salah satu faktor utama mandeknya proyek adalah keterbatasan APBD Kabupaten Buru Selatan. Dengan ruang fiskal yang terbatas, Pemkab dinilai tidak mampu membiayai kelanjutan proyek secara maksimal.
Karena itu, PMB menuntut adanya pengalihan kewenangan agar status jalan dinaikkan ke provinsi atau pusat, sehingga pembiayaan dapat menggunakan sumber dana yang lebih besar, baik dari APBD Maluku maupun APBN.
Selain soal pendanaan, PMB juga mengingatkan pentingnya aspek analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi ekosistem dan masyarakat setempat.
Dalam tuntutannya, PMB secara detail meminta DPRD Maluku untuk proaktif mengawal pembangunan jalan lingkar Ambalau agar masuk prioritas BPJN.
Mendesak percepatan pengalihan status jalan dari kabupaten ke provinsi atau pusat.
Memanggil Pemkab Buru Selatan agar segera menyelesaiÂkan berkas peralihan status jalan.
Melakukan kunjungan kerja langsung ke Ambalau untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Respons DPRD Maluku
Aksi massa akhirnya diterima langsung oleh anggota komisi III DPRD Maluku, Rofik Afifudin. Menurutnya, perjuangan penyelesaian jalan lingkar Ambalau tetap bisa dilakukan, meski statusnya masih jalan kabupaten.
“Kalau lewat Inpres jalan daerah, maka APBN bisa masuk untuk membiayai, tanpa harus naik status jadi jalan nasional. Tinggal political will saja, apakah pemerintah kabupaten dan provinsi serius memperjuangkan atau tidak,†jelas Rofik di hadapan massa aksi.
Ia menambahkan, DPRD Maluku juga berkomitmen mendorong agar pembangunan jalan ini masuk dalam APBD 2026, jika tidak tersentuh lewat program Inpres jalan daerah.
“Jumlah anggarannya tidak sampai ratusan miliar. Tinggal kemauan politik saja. Apalagi masyarakat sudah menyerahkan lahannya. Kalau jalan ini dibuka, bukan hanya akses sekolah yang mudah, tapi ekonomi rakyat Ambalau akan bergerak maju,†tandasnya. (S-26)
