AMBON, Siwalima.id - Polda Maluku terus meni­ngkatkan kualitas pelaya­nan dan respons cepat terhadap berbagai kejadian di wilayah setempat.

Salah satu langkah ter­baru adalah penggunaan teknologi drone untuk mem­perkuat pemantauan udara dalam mendukung tugas-tugas operasional kepolisian.

Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto mene­gaskan, pemanfaatan dro­ne merupakan kebutuhan strategis di tengah dina­mika keamanan dan per­kembangan teknologi global yang semakin cepat.

“Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kon­tribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan pe­nindakan berbagai bentuk pela­nggaran maupun gangguan Kamtibmas,” ujar Kapolda, dalam rilisnya, Kamis (4/12).

Menurutnya, pengecekan ter­sebut dilakukan untuk memastikan kondisi perangkat drone tetap optimal.

“Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemam­puan teknologi yang sudah ter­sedia,” ucapnya.

Kapolda menyampaikan bahwa teknologi drone akan menjadi elemen penting dalam Operasi Lilin serta pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Drone dinilai efektif untuk memantau titik-titik konsentrasi massa, jalur rawan kemacetan, hi­ngga area yang berpotensi terjadi gangguan Kamtibmas.

“Drone sangat membantu kita dalam rangkaian pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pe­mantauan udara, kita dapat ber­gerak lebih cepat dalam mende­teksi potensi gangguan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya teknologi drone dalam penanga­nan konflik sosial yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan bahwa ketiadaan bukti visual sering menjadi hambatan dalam proses penyidikan.

“Ketika proses penyidikan ber­lang­sung, rekaman kejadian se­ring tidak tersedia. Karena itu, saya minta para operator untuk res­ponsif. Ketika terjadi insiden, se­gera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan bahwa drone tidak hanya penting untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat bantu pengumpulan bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.

Kapolda memastikan kondisi fisik perangkat, ketersediaan bate­rai, kesiapan operator, serta ke­mampuan teknis drone dalam ber­manuver dan mengambil gambar.

Ia menegaskan bahwa seluruh operator harus menjaga profesio­nalisme, memahami SOP pener­bangan drone, serta memastikan perangkat selalu dalam kondisi siap operasi.

Kapolda berharap penggunaan drone dapat memperkuat efekti­vitas pengamanan, meningkatkan respons cepat di lapangan, dan memperkokoh upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku menjelang dan selama Nataru 2025–2026. 

Respon Cepat

Kapolda menegaskan penting­nya peningkatan kualitas pelaya­nan publik dan kehadiran negara melalui kinerja kepolisian yang responsif, profesional, serta dekat dengan masyarakat. 

Menurutnya, Polda Maluku se­dang menjalankan berbagai program prioritas yang mencakup pe­ningkatan respon cepat terhadap kejadian, penguatan layanan ke­polisian, penegakan hukum yang profesional, hingga optimalisasi komunikasi dengan masyarakat.

Salah satu prioritas yang men­dapat penekanan khusus adalah pembentukan ekosistem respon cepat. Kapolda menargetkan setiap laporan masyarakat melalui hotline 110, WhatsApp resmi, maupun laporan langsung, dapat ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 10 menit.

“Kita hitung kekuatan kendaraan, personel, dan pola pengaturan. Jika respon lebih dari 10 menit, kita segera evaluasi,” ujar Irjen Dadang.

Ia mencontohkan pilot project respon cepat yang telah berjalan di Polresta Ambon.

Kapolda menekankan bahwa sistem komando, perwira siaga, piket SPKT, hingga patroli beat harus bekerja terintegrasi. Setiap laporan, baik terkait gangguan ke­amanan, penganiayaan, kecela­kaan, maupun potensi tawuran, wajib ditangani secara terstruktur dan profesional.

Program lain yang diutamakan adalah membangun budaya “po­lisi yang mau mendengar dan merespon”.

Kapolda membuka nomor Whats­App pribadi untuk menerima keluhan masyarakat, selain sa­luran resmi yang sudah ada.

Ia mengungkapkan bahwa se­jumlah aduan dapat diselesaikan dengan cepat, khususnya yang menyangkut perilaku anggota dan tindak pidana yang jelas alat buktinya. Namun, ia mengakui masih ada kasus yang membu­tuhkan waktu lebih panjang seperti sengketa tanah, penipuan, maupun kasus penipuan daring.

“Setiap Kamis, saya memimpin langsung forum penegakan hukum dan penanganan aduan masya­rakat untuk memetakan mana yang bisa dipercepat, mana yang butuh proses panjang,” ujarnya.

Kapolda juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama dalam penanganan permasalahan kompleks seperti aktivitas ilegal di Gunung Botak.

Menurutnya, Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, maupun tokoh masyarakat.

Di sisi internal, ia meminta se­luruh fungsi kepolisian memper­kuat pengawasan, perencanaan kegiatan, serta evaluasi bulanan. Setiap satuan diminta menyiapkan rencana kerja lengkap dengan target dan capaian untuk memastikan kinerja yang terukur.

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Maluku juga mulai menyiapkan langkah antisipasi. Selain kegiatan operasional, polisi menggandeng tokoh lintas agama, pemuda, hingga unsur TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif.

Kapolda mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga citra institusi melalui kehadiran yang aktif namun kredibel di ruang media dan media sosial. Setiap konten yang ditampilkan harus didukung data dan transparansi.

“Kita ingin eksis, tapi eksistensi yang dipercaya. Karena itu setiap tampil harus punya fakta,” tegasnya.

Ia juga meminta peningkatan kemampuan personel dalam memproduksi konten kehumasan yang informatif dan menarik. (S-25)