AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku mengucurkan bantuan sosial senilai Rp354 juta untuk me­nangani para korban dan pengungsi ben­trok yang terjadi di Desa Danar, Kecama­tan Kei Kecil Timur Se­latan, Kabupaten Ma­luku Tenggara   

Bantuan sosial yang dikucurkan pem­prov itu dalam bentuk makanan, pakaian, selimut serta tenda dan sebagainya kepa­da korban yang sementara me­ngungsi di Desa Maar.

Hal itu disampaikan Gubenrur Maluku, Hendrik Lewerissa kepada Siwalima, melalui pesan Whats­Appnya usai bersama Forkopimda Maluku mengunjungi para pe­ngungsi di Desa Maar sekaligus melihat langsung kondisi Desa Danar pasca bentrok.

Menurut gubernur, pemerintah daerah, tidak menutup mata ter­hadap persoalan yang terjadi. Untuk itu, masyarakat diminta agar mempercayakan seluruh pena­nga­nan pasca bentrok kepada aparat kepolisian dan pemerintah.

“Kita tidak mau masyarakat terlalu lama di tempat pengung­sian apalagi di saat kondisi sedang tidak baik-baik saja, tapi peme­rintah tidak dapat berbuat sendiri dan menanganinya sendiri, se­hingga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan semua pihak,” tulis gubernur.

Selain itu kata gubernur, proses hukum terhadap pemicu bentrok serta akar pemasalahan yang me­nyebabkan bentrokan yang terjadi di Desa Danar ini, harus ditun­taskan oleh aparat kepolisian.

Gubernur mengaku, saat me­ngunjungi langsung kondisi Desa Danar dan melihat rumah-rumah warga yang terbakar pada saat konflik, Jumat (27/3) kemarin, se­kaligus berdialog dengan para korban luka dan keluarga korban yang meninggal dunia pada, Minggu (29/3).

Semua pemimpin atau kepala daerah yang menghendaki peris­tiwa bentrokan seperti ini terjadi kepada rakyatnya, namun sayang­nya peristiwa yang menyayat hati ini sudah terjadi.

“Sebagai kepala daerah kami tidak punya kemampuan ilahi untuk mengembalikan lagi ke kondisi semula karena sudah terjadi, maka saya hadir sebagai gubernur didampingi forkopimda provinsi dan bupati datang sebagai orang tua untuk merangkul rakyat yang terluka,” jelas gubernur.

Gubernur menegaskan, telah minta Kapolda Maluku dan Ka­polres Malra untuk segera mela­kukan proses hukum terkait konflik ini hingga tuntas, agar ada kepastian dan keadilan bagi para korban.

Pasalnya, dalam negara hukum kejadian bentrokan seperti ini tidak boleh terjadi, namun karena sudah terjadi, maka negara harus me­nunjukkan wibawanya sebagai negara hukum, artinya proses penegakan hukum harus terus dijalankan dan tuntas.

“Saya minta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dan terhasut dengan informasi dan berita yang berseliweran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” himbau gubernur.

 Aparat Tegas 

Terpisah, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, mendesak apa­rat keamanan untuk bertindak te­gas dan profesional dalam mena­ngani bentrokan antar pemuda di Desa Danar.

Penanganan kasus tersebut juga, tidak boleh dilakukan secara setengah hati, mengingat konflik yang melibatkan generasi muda berpotensi meluas dan meng­ganggu stabilitas sosial masya­rakat.

“Ini bukan sekadar bentrok biasa. Aparat harus hadir dengan langkah tegas dan profesional, serta me­mastikan proses hukum berjalan adil tanpa tebang pilih,” ujar Benhur saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (30/3).

Penegakan hukum yang konsis­ten kata Benhur, sangat penting untuk memberikan efek jera ke­pada para pelaku, sekaligus men­cegah terulangnya bentrok serupa di kemudian hari.

Aparat juga diingatkan, agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap proses pe­nanganan perkara, sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

“Penanganan hukum harus transparan dan objektif. Jangan sampai ada kesan tebang pilih yang justru memicu konflik baru,” pinta Benhur.

Kedepankan Nilai Adat 

Benhur juga mengajak masya­rakat Kabupaten Malra untuk kem­bali mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kearifan lokal, pasca bentrokan antar pemuda ini.

Bnetrokan yang terjadi, menjadi indikator lemahnya kontrol sosial dan nilai kebersamaan yang sela­ma ini dijunjung tinggi masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kei.

“Ini mencerminkan kemunduran dalam menjaga nilai-nilai kebersa­maan yang menjadi jati diri masyarakat kita,” cetus Benhur.

Untuk itu kata Benhur, peran semua pihak mulai dari pemda, tokoh adat, tokoh agama hingga keluarga, sangatlah penting untuk bersama-sama meredam ketega­ngan dan memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Pendekatan dialog harus diutamakan. Semua elemen masyarakat harus duduk bersama menyelesaikan persoalan secara damai,” saran Benhur.

Ia juga menyoroti, pentingnya peran keluarga dalam membina generasi muda agar tidak mudah terprovokasi, mengingat banyak konflik bermula dari persoalan kecil yang tidak diselesaikan secara bijak.

Padahal, pemuda seharusnya menjadi agen pembangunan, bukan justru menjadi pemicu konflik yang merusak tatanan sosial.

“Ini sudah mencederai nilai adat dan budaya masyarakat Kei. Mari kita kembali menjaga persatuan dan perdamaian,” ajak Benhur. (S-20/S-26)