SIWALIMA.id > Berita
Terima Karyawan Luar, Walikota Ancam Tutup Ritel Modern
Daerah | Senin, 23 Februari 2026 pukul 14:13 WIT

AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon, mengancam akan menutup permanen ritel modern yang menerima karyawan yang memiliki identitas kependudukan bukan dari Kota Ambon.

Sebelumnya, pemerintah kota telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak ritel modern agar karyawan yang diterima benar-benar memiliki KTP Ambon. 

Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menjelaskan pihaknya mendapat laporan ada perekrutan karyawan untuk ritel modern di Kota Ambon.

“Saya hanya minta satu, kalau perusahaan-perusahaan di Kota Ambon membuka perekrutan tenaga kerja, harus memiliki KTP Ambon. Itu wajib,” pinta walikota ketika dikon­firmasi Siwalima, di Ambon, Sabtu (21/2).

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan didasari sikap primordial, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada warga Kota Ambon yang masih berjuang menda­pat­kan pekerjaan.

“Saya bukan orang yang primordial, tidak. Tapi warga kota ini juga setengah mati cari kerja. Pemerintah harus melihat warganya sendiri,” jelasnya.

Ia bahkan memberikan peringatan tegas kepada jaringan ritel modern seperti Alfamidi dan Indomaret agar mematuhi komitmen tersebut.

Kebijakan ini sendiri lanjutnya telah disampaikan secara langsung, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah dibuat saat diri­nya masih sebagai Penjabat wali­kota.

“Saya sudah sampaikan kepada mereka dan kita sudah MoU. Kalau terima pegawai baru dan bukan warga Kota Ambon, saya tutup Alfamidi dan Indomaret,” ingatnya.

Walikota juga menekankan, keha­diran ritel modern di Ambon harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khusus­nya dalam membuka lapangan kerja.

“Alfamidi dan Indomaret ada di Ambon untuk mensejahterakan warga Kota Ambon, bukan menerima pegawai dari luar yang bukan KTP Ambon,” katanya.

Diakui, persoalan pengangguran dan kemiskinan merupakan tanta­ngan bersama yang harus dihadapi secara serius oleh pemerintah dae­rah dan seluruh pemangku kepentingan. “Kita semua berhadapan dengan masalah pengangguran dan kemiski­nan yang sama. Karena itu, kebija­kan ini adalah bentuk keberpihakan kepada masyarakat kita,” pintanya.(Mg-1)

BERITA TERKAIT