AMBON, Siwalima.id - Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Titus Renwarin mengungkapkan, tantangan pembangunan di wilayah Maluku yang memiliki karakteristik unik sebagai wilayah kepulauan tentu masih sangat besar apalagi dengan adanya keterbatasan data yang akurat.
Pemerintah provinsi saat ini terus berupaya untuk memperkuat tata kelola data di wilayah kepulauan guna memastikan pembangunan secara terintegrasi.
“Selama ini tata kelola data pada wilayah-wilayah kepulauan masih sangat lemah dan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan,” kata Titus kepada wartawan di Ambon, Senin (11/5)
Ia menjelaskan penguatan tata kelola data di wilayah kepulauan saat ini pemprov bekerja sama dengan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar.
Karena itu, utama penguatan tata kelola data saat ini yakni integrasi data spasial dan penerapan mekanisme kendali mutu (quality control) untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan.
“Dalam era transformasi digital, data telah menjadi aset strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ucapnya.
Menurutnya mengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas.
Hal ini karena melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time.
“Yang terpenting juga penerapan quality control akan menjadi langkah krusial untuk menjaga validitas, konsistensi, kelengkapan dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal dan dashboard eksekutif,” tandasnya.
Sementara itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, menjelaskan data yang akurat sa-ngat diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi ke-lompok rentan guna memastikan akses mereka terhadap layanan dasar.
Apalagi dengan karakteristik wilayah kepulauan Maluku. Masyarakat tersebar di pulau-pulau kecil, menuntut data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Sebagai contoh, fasilitas pendidikan di Maluku memiliki rasio yang berbeda dengan Pulau Jawa. Satu sekolah di Maluku rata-rata hanya menampung 200 siswa, sementara di Jawa bisa mencapai 900 siswa. “Data spasial yang akurat akan membantu kita mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” jelas Odie.
Program pengembangan ini katanya, mendapat perhatian serius dari gubernur karena akan langsung memantau sebaran unit layanan dan kondisi masyarakat di seluruh provinsi.
Sinergi antara pemerintah daerah dan SKALA diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kokoh bagi perencanaan pembangunan berbasis bukti demi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Maluku.(S-20)
