AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, tidak ada praktik titip-menitip siswa dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Ambon.
Ia bahkan minta seluruh kepala sekolah, untuk menolak segala bentuk intervensi yang mengatasnamakan walikota.
Penegasan itu disampaikan walikota kepada Siwalima.id usai mengikuti apel pagi di Balai Kota Ambon, Selasa (9/6).
Menurutnya, isu mengenai adanya titipan dari walikota dalam proses penerimaan siswa baru, merupakan informasi yang tidak benar dan tidak boleh dipercaya.
“Jangan bawa isu-isu sembarangan. Tidak ada urusan, tidak ada titipan walikota. Ngapain saya urus SD dan SMP? Tidak ada itu,” tegas walikota.
Ia mengingatkan agar, tidak seorang pun diperbolehkan membawa atau menjual nama walikota untuk meloloskan calon siswa ke sekolah tertentu.
“Tidak ada yang boleh bawa nama walikota. Kalau ada yang kedapatan, laporkan,” pesan walikota.
Walikota menjelaskan, Pemkot Ambon bersama seluruh pihak terkait, telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk menjalankan SPMB secara transparan, objektif dan akuntabel.
“Kita sudah menandatangani pakta integritas untuk mendukung SPMB yang transparan dan akuntabel. Jadi tidak ada yang bisa mengatasnamakan saya untuk kepentingan apa pun,” tandas walikota.
Walikota juga minta seluruh kepala sekolah di Kota Ambon, agar tidak takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi dalam proses penerimaan siswa.
“Saya mau bilang kepada seluruh kepala sekolah di Kota Ambon, tidak usah takut. Semua sudah ada persyaratan, prosedur dan ketentuan zonasinya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah diterima,” cetus walikota.
Aturan yang telah disepakati bersama lanjut walikota, harus dijalankan secara konsisten, tanpa ada pengecualian. Untuk itu, setiap kepala sekolah diminta untuk segera melaporkan, apabila menemukan adanya upaya titip-menitip siswa yang mengatasnamakan dirinya maupun orang atau tim tertentu.
“Kalau ada yang datang membawa nama saya atau mengaku titipan dari tim tertentu, laporkan. Kalau ada temuan, kasih tahu supaya kita evaluasi,” himbau walikota.
Selain itu, ia menyoroti dugaan praktik manipulasi administrasi kependudukan untuk kepentingan penerimaan siswa baru, termasuk perubahan Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan hanya agar memenuhi syarat masuk ke sekolah tertentu.
“Kalau ada yang kedapatan mengubah KK hanya untuk masuk sekolah, laporkan langsung ke saya. Tidak ada lagi titip-menitip, apalagi mengatasnamakan walikota, masa walikota urus titip anak sekolah? Jadi kepala sekolah tidak usah dengar kalau ada yang datang bawa nama saya untuk kepentingan mereka. Tidak ada pendelegasian nama untuk titip-menitip,” tegas walikota.(S-30)
