AMBON, Siwalima.id - Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak yang akan terjadi 1 April 2026 ini menjadi santer di masyarakat.
Isu kenaikan itu membuat masyarakat panik. Betapa tidak, sejak Minggu (29/3) hingga Selasa (31/3) para pengendara roda dua, empat hingga enam antrean panjang di semua SPBU di Kota Ambon.
Menanggapi hal itu, pihak Pertamina dengan tegas menyatakan hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM per 1 April 2026.
Pjs. Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi mengatakan, pihaknya tetap akan mengikuti kebijakan pemerintah.
Informasi kenaikan BBM yang beredar di sosial media tidak dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami sampaikan informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di sosial media ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujarnya dalam rilis yang diterima Siwalima, Selasa (31/3).
Kata dia, informasi valid mengenai harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi www.pertamina.com atau www.pertaminapatraniaga.com.
Dijelaskan, Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi BBM dari Integrated Terminal Wayame Ambon berjalan dengan maksimal untuk menjamin layanan pengisian BBM di SPBU kepada masyarakat Ambon.
Untuk memenuhi lonjakan konsumsi, stok terus dipastikan dalam kondisi aman dan terus dijaga suplainya dari kapal. “Stok kami sampaikan sekali lagi dalam kondisi aman, kami juga dapat memenuhi lonjakan konsumsi masyarakat pada Senin kemarin (30/3) untuk kebutuhan Pertalite dan Pertamax dengan melakukan suplai tambahan sekitar 60% dari normal hariannya. Artinya, dengan lonjakan ini pun, sebetulnya stok masih tersedia,” paparnya.
Ia pun kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta membeli BBM dengan bijak sesuai kebutuhan, terjadinya antrean bukan berarti terjadi kekosongan produk di SPBU.
Selain itu, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk mengkonfirmasi dahulu informasi yang beredar untuk menghindari terjadinya panic buying.
“Kami terus menjaga stok di Fuel Terminal serta proses distribusi ke SPBU dilakukan seefektif mungkin agar peningkatan layanan pengisian BBM ke masyarakat terus berjalan. Mari gunakan energi secara bijak dan beli BBM sesuai kebutuhan,” ujarnya
Jangan Panik
Sementara itu, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena turut menenangkan masyarakat Kota Ambon. Walikota juga menyampaikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan cukup, dan jangan langsung percaya atas informasi atau isu beredar yang belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.
“Jika ada informasi tentang kelangkaan BBM, kami pastikan itu tidak benar. Stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukupi. Jangan percaya isu-isu yang menyesatkan, seperti BBM habis atau harga naik,” ucap Walikota
Orang nomor satu di Pemkot Ambon juga mengimbau masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
“Kami berharap masyarakat membeli BBM secukupnya sesuai kebutuhan. Tidak perlu panik dengan mengisi dalam jumlah banyak, karena justru dapat memperparah antrean,” jelas Bodewin
Pada kesempatan itu, Walikota juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memutus penyebaran informasi palsu dengan menyebarkan pesan yang benar kepada lingkungan sekitar.
Menurutnya, setiap kebijakan resmi pasti akan diumumkan secara terbuka oleh pemerintah.
“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat, termasuk BBM, tetap terpenuhi dengan baik. Mari bijak dalam mengisi BBM, kami juga minta pesan ini disampaikan secara berantai kepada masyarakat, agar kita bisa melawan berita hoaks yang menimbulkan kepanikan,” pintanya.
Dampak Konflik
Kelangkaan BBM mulai dirasakan di Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir. Antrean panjang kendaraan tampak di sejumlah SPBU, sementara penjualan BBM eceran yang biasanya mudah dijumpai di pinggir jalan kini nyaris tidak terlihat.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun menilai, kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika global, terutama ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak dunia.
“Kalau konflik ini berlanjut, dampaknya pasti lebih besar dan bisa dirasakan sampai ke daerah-daerah, termasuk Maluku,” ujar Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (31/3).
Ia mengatakan, kawasan yang tengah bergejolak tersebut merupakan salah satu sumber utama minyak dunia, sehingga setiap ketidakstabilan akan berdampak pada distribusi BBM. “Kita ini tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi di luar negeri pasti berpengaruh. Karena itu masyarakat harus mulai menyadari pentingnya penghematan,” katanya.
Watubun mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan BBM secara berlebihan dan mulai mengatur pola konsumsi energi secara bijak.
“Jangan boros. Gunakan BBM sesuai kebutuhan saja, jangan sampai kita ikut memperparah kondisi dengan perilaku konsumtif,” tegasnya.
Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai mandiri, termasuk memanfaatkan sumber daya lokal guna mengurangi ketergantungan.
Selain itu, Watubun menyinggung langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi energi, salah satunya melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
“Kalau mobilitas bisa dikurangi, otomatis konsumsi BBM juga ikut ditekan. Ini harus jadi perhatian bersama,” katanya.
Ia menegaskan, gerakan penghematan harus dimulai dari pemerintah dan DPRD sebelum diikuti masyarakat luas. “Tidak perlu panik, yang penting kita bijak menggunakan BBM dan menjaga stabilitas bersama,” pungkasnya.
Sidak Gabungan
Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Ambon menuai sorotan. Kondisi ini dinilai mengganggu mobilitas warga dan memicu desakan agar pemerintah serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas.
Praktisi Hukum Maluku, Alfred Tutupary, mendesak Kapolda Maluku, Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon, serta instansi terkait untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) gabungan di SPBU.
“Kami mendesak agar segera dibentuk tim khusus yang terdiri dari unsur kepolisian, pemerintah daerah, dan Pertamina untuk melakukan sidak gabungan secara menyeluruh,” kata Alfred, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).
Keresahan publik muncul dari dugaan bahwa antrian panjang tidak semata disebabkan tingginya permintaan, tetapi juga adanya dugaan akan adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum pengusaha SPBU.
Menurut Alfred, sidak diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi, termasuk menjual stok lama dengan harga baru.
BBM tak Naik
Sementara itu, Menteri Sekretaris negara RI Prasetyo Hadi menyatakan, belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non subsidi.
“Kami Ingin menyampaikan perkembangan pernyataan dari pemerintah berkenan dengan apa yang berkembang di masyarakat, tentang adanya isu rencana penyesuaian kenaikan BBM,” ujarnya
Menurutnya, sudah ada koordinasi antara pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi itu dilakukan agar setiap keputusan bisa diambil mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dengan ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden, Bapak Presiden selalu mengutamakan kepentingan rakyat masyarakat didalam mengambil sebuah keputusan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non subsidi.
“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegasnya.
Jangan Panik
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah belum melakukan penyesuaian kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi yang belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Demikian diungkapkan, Dasco saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (31/3).
Dia bilang masyarakat tidak perlu panik menyikapi isu kenaikan harga BBM yang beredar luas. Hingga saat ini, tambahnya, pemerintah masih fokus menjaga stabilitas harga energi, termasuk BBM. Ia menyebut keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi intensif antara pemerintah dan DPR RI.(S-27/Mg-1/S-25)
