AMBON, Siwalimanews – Tokoh masyarakat Seram Bagian Barat Samson R Atapary, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya bermasalah, baik dari sisi higienitas maupun pengelolaan anggarannya.
Mantan anggota DPRD Maluku ini mengaku, secara faktual, sebagian besar dapur MBG disebut dibangun mendadak dan kemungkinan besar tidak sesuai standar higienis yang bersertifikasi. Begitu juga juru masak atau pengelola dapur bukan tenaga profesional yang mendapat pendidikan khusus dalam memasak dan menyajikan makanan dengan standar higienis tinggi.
Kemudian, satu dapur diberi jatah mengelola 3.000–4.500 porsi. Proses memasak dimulai sejak pukul 02.00 dini hari agar makanan untuk murid PAUD, TK, serta SD kelas 1–3 dapat tiba di sekolah sebelum pukul 09.00 pagi, sementara untuk kelas 4 ke atas harus sampai sebelum pukul 12.00 siang.
“Bisa dibayangkan memasak sekaligus untuk 3.000–4.500 porsi dengan kondisi yang tidak sesuai standar higienis, baik fasilitas maupun tenaga masaknya. Itu pasti berisiko terkena bakteri yang bisa menyebabkan keracunan makanan,†ujar Atapary, dalam rilisnya, yang diterima redaksi Siwalimanews, Jumat (26/9).
Ia juga membeberkan, rincian anggaran yang diterima satu dapur yakni sebesar Rp15 ribu/murid. Dana tersebut terbagi Rp2 ribu untuk mitra yayasan Rp3 ribu untuk operasional dapur dan Rp10 ribu untuk jatah makanan murid.
Mitra Yayasan yang mendapat hak eksklusif program MBG ini, sebagian besar memiliki jaringan dengan elite di Jakarta. Namun dalam praktiknya, diduga ada tambahan pungutan Rp1.000 dari pemilik dapur, sehingga total bagian mitra menjadi Rp3 ribu/porsi.
“Padahal mitra tidak keluarkan biaya operasional. Itu hanya semacam fee atau jatah preman,†beber Atapary.
Kenapa demikian, kata Atapary, karena pemilik dapur harus menanggung biaya operasional mulai dari investasi dapur, gaji juru masak, hingga sopir distribusi. Akibatnya, jatah Rp10 ribu/murid justru berkurang Rp2 – 3 ribu, sehingga nilai makanan yang disajikan hanya sekitar Rp7 hingga 8 ribu/porsi.
Ia juga memperkirakan, hak murid yang hilang dari program MBG mencapai Rp8 ribu/porsi/hari. Jika dikalikan dengan jumlah murid penerima tahun 2025 sebanyak 82,9 juta anak, maka potensi dana yang hilang mencapai Rp198,96 triliun dalam setahun.
Dengan kondisi tersebut, maka ia mengusulkan agar anggaran MBG sebesar Rp15 ribu/porsi diserahkan langsung kepada orang tua murid untuk menyiapkan makanan anak mereka masing-masing. Guru hanya diberi tugas mengecek setiap hari, apakah anak membawa bekal bergizi atau tidak.
“Jika anak tidak membawa bekal, orang tua dipanggil ke sekolah. Apabila sampai tiga kali tidak menyiapkan, maka anggaran dihentikan untuk orang tua tersebut,†usul Atapary.
Pola seperti ini menurut Atapary, dinilai lebih efektif untuk memastikan hak anak benar-benar terpenuhi, sekaligus menutup ruang praktek penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.(S-25)
