AMBON, Siwalima.id - Sejumlah wilayah kepulauan di Maluku diproyeksikan berpotensi terdampak kenaikan permukaan air laut dalam jangka panjang, sehingga pemerintah diminta segera melakukan langkah antisi­patif dalam perencanaan pemba­ngunan.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki menegas­kan, bahwa analisis berbasis data menunjukkan adanya potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti beberapa di kepu­lauan Aru hingga Tanimbar yang dapat mengalami genangan akibat perubahan iklim.

“Sekitar 100 hingga 200 meter wilayah pesisir di beberapa titik berpotensi terdampak kenaikan permukaan air laut meski ini masih lama, Pemerintah Maluku harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pe­ng­gunaan data proyeksi dalam pe­rencanaan pembangunan, terma­suk penentuan lokasi fasilitas publik seperti sekolah dan infra­struktur dasar agar tidak berada di wilayah rawan terdampak.

Menurutnya, perencanaan pem­bangunan di daerah kepu­lauan seperti Maluku harus berbasis data dan mempertimbangkan risiko jangka panjang, termasuk perubahan iklim.

“Jangan sampai pembangunan fasilitas baru seperti pembangunan SMA atau pembangunan lainya justru berada di area yang sudah diproyeksikan berisiko terdampak. Ini harus menjadi bagian dari pe­rencanaan berbasis data,” katanya.

Olehnya Bappenas juga mendo­rong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perencanaan berbasis data melalui integrasi sistem Satu Data dan alat analisis seperti SEPAKAT, guna mendukung kebijakan yang lebih presisi dan adaptif terhadap perubahan.

Selain pulau, data Bappenas juga menunjukkan minimnya fasilitas pendidikan khususnya SMA dise­jum­lah daerah di Maluku terbanyak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Satu Data 

Pemerintah terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi perencanaan pem­ba­ngunan berbasis bukti (evidence-based planning), termasuk di Pro­vinsi Maluku yang tengah meng­optimalkan integrasi data lintas sektor.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki  menegaskan, Indonesia sesungguhnya tidak keku­rangan data, melainkan memiliki kekayaan data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

“Indonesia itu tidak miskin data, bahkan sangat kaya. Ada data BPS, Kementerian Sosial, Kemendikbud, BKKBN, BPJS, hingga data admini­strasi kependudukan. Tantangan­nya adalah, bagaimana semua data ini bisa saling berbicara dan ter­integrasi,” ucap Maliki

Ia mengaku, berbagai jenis data seperti data survei BPS, data administrasi, hingga data by name by address perlu disatukan, agar dapat menghasilkan analisis yang utuh untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Melalui alat bantu analisis seperti SEPAKAT, pemerintah dapat meng­gabungkan berbagai sumber data untuk menghasilkan perencanaan yang lebih presisi, termasuk dalam memetakan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan di daerah.

“Dengan data yang terintegrasi, kita bisa melihat secara jelas kondisi wilayah, termasuk kemiskinan, akses pendidikan, hingga distribusi tena­ga kesehatan. Ini penting untuk menen­tukan kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Sementara Program SKALA yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia, turut men­dorong penguatan siklus data dae­rah, mulai dari perencanaan, peng­umpu­lan, analisis, hingga disemi­nasi data.

Perwakilan PPogram SKALA me­negaskan, bahwa pihaknya mendu­kung penguatan kelembagaan satu data daerah serta pengembangan portal data daerah di Maluku yang rencananya akan diluncurkan pada akhir Mei.

“Data saja tidak cukup. Harus dianalisis agar menjadi dasar kebijakan yang tepat. Karena itu kami mendukung portal data daerah dan penguatan analisis berbasis data di Maluku,” ujarnya.

Melalui integrasi data dan pe­nguatan sistem digital, pemerintah berharap, kebijakan pembangunan di Maluku dapat lebih tepat sasaran, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkat­kan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Jadi Acuan 

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memastikan, program satu data Maluku akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah provinsi kedepan.

Untuk itu, pengambilan setiap kebijakan, termasuk dalam pemba­ngu­nan daerah Maluku mestinya didasarkan pada data yang valid dan akurat.

Karena itu, inisiatif program satu data Maluku yang dibahas oleh Kominfo sangat penting dalam membantu pemerintah daerah meru­muskan kebijakan serta mengambil keputusan yang berbasis pada data yang akurat.

“Program satu data Maluku nanti­nya sangat bermanfaat bagi Peme­rintah Provinsi Maluku, khususnya dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan,” ucap guber­nur kepada wartawan di kantor gubernur, Selasa (28/4).

Menurutnya, dengan adanya sistem satu data tentu akan mem­permudah proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan di Provinsi Maluku yang merupakan daerah dengan karakteristik kepualauan.

Satu Data dirancang sebagai wadah informasi sektoral yang komprehensif, dimana sistem ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi investor, akademisi, hingga instansi pemerintah dalam memperoleh data akurat guna men­dukung proses perencanaan pemba­ngunan serta pengambilan keputu­san strategis di wilayah Maluku.

Apalagi berdasarkan laporan Dinas Kominfo dari total 3.920 data yang diinventarisir pada tahun 2025, seluruhnya sudah diinput, diperik­sa, dan dipublikasikan oleh wali data dan telah disahkan melalui SK Gubernur Nomor 1900 tahun 2025.

“Ini inisiatif yang baik dan sebagai gubernur saya mendukung penuh upaya menghadirkan program satu data Maluku sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di daerah,” jelas Gubernur.

Satu Data Maluku 

Terpisah Kadis Infokom Maluku Titus Renwarin menjelaskan, dinas yang dipimpinnya ini terus mendo­rong penguatan sistem data terin­tegrasi, melalui pengembangan La­wa­mena Satu Data Maluku. Langkah ini dinilai strategis, untuk memper­cepat proses pengambilan keputu­san sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selama ini, persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah, terjadinya fragmentasi data antar OPD. Kondisi tersebut kerap menghambat penyajian data yang cepat dan akurat bagi pimpinan daerah.

“Selama ini data masih tersebar di masing-masing OPD, sehingga menyulitkan saat dibutuhkan secara cepat. Lawamena Satu Data hadir untuk mengintegrasikan seluruh data itu dalam satu sistem yang terstandar,” ujar Renwarin.

Menurutnya, portal tersebut diran­cang tidak hanya meng­akomodasi data sektoral di daerah, tetapi juga terhubung dengan data pemerintah pusat melalui prinsip interoperabilitas. Dengan sistem itu, seluruh data perencanaan diharap­kan dapat saling terkoneksi dan memperkuat analisis pembangunan.

Kedepan kata Renwarin, portal ini akan dilengkapi dengan executive dashboard yang dapat diakses lang­sung oleh pimpinan daerah. Fitur tersebut memungkinkan pengam­bilan keputusan dilakukan secara cepat, tanpa harus menunggu pro­ses permintaan data secara manual.

“Pimpinan daerah nantinya bisa langsung mengakses data yang sudah tersedia secara real time. Ini akan mempercepat proses pengam­bilan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data,” tandasnya.

Dari sisi teknis, pengembangan sistem ini mendapat dukungan dari Program SKALA, dengan tetap me­ngacu pada standar data dan meta data nasional. Kominfo Maluku sendiri berperan dalam memastikan kesiapan infrastruktur serta sistem pendukung berjalan optimal.

“Kami memastikan infrastruktur dan sistemnya siap, sementara integrasi data dilakukan dengan mekanisme yang ketat agar kualitas data tetap terjaga,” ujarnya.

Renwarin berharap, kehadiran Lawamena Satu Data Maluku mampu mendorong perencanaan pembangu­nan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama dalam men­jawab tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan.

“Kalau data sudah terintegrasi dan mudah diakses, maka keputu­san yang diambil juga akan lebih cepat, tepat, dan berbasis data yang valid,” tandasnya.(S-26)