AMBON, Siwalimanews – Tiga unit Satuan Pe­layanan Peme­nu­han Gizi resmi ditutup, sebagai bentuk tindak lan­jut atas kejadian siswa keracunan makanan bergizi gratis (MBG).

Tiga SPPG tersebut tersebar di Kota Ambon, Kota Tual dan Ka­bu­paten MBD yang se­belumnya mensuplai makan bergizi un­tuk dikon­sum­si siswa, dan ber­ujung keracu­nan.

Kepastian pe­nutup tiga unit SPPG ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pe­menuhan Gizi Maluku, Rosita kepada wartawan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Ma­luku, Kamis (25/9).

Rosita menjelaskan, makan ber­gizi gratis merupakan salah satu program presiden Prabowo Subi­an­to yang harus disukseskan se­ba­gai upaya untuk memastikan masa depan generasi bangsa khu­susnya di Maluku dapat terjamin.

Untuk memastikan program MBG ini berjalan dengan baik, tentu Badan Gizi Nasional telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap tahapan penyiapan makanan.

Artinya mulai dari tahapan pe­milihan bahan makan, penyimpa­ngan hingga penyajian dan pengi­riman ke sekolah-sekolah untuk di­konsumsi oleh siswa, harus se­suai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Tentu semua proses penyimpa­nan makan bergizi harus sesuai de­ngan SOP. Artinya dengan tiga keja­dian yang sudah terjadi be­berapa waktu lalu sebagai pimpi­nan KPG saya mohon maaf ke­pada semua lapisan masyarakat,” ujar Rosita.

Dikatakan, pasca kejadian terse­but Kantor Pemenuhan Gizi telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara tiga SPPG atau dapur MBG yang menyuplai makan ke tiga sekolah.

Penutupan tersebut kata Rosita merupakan langkah penting di­sam­ping pihaknya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja dari SPPG-SPPG yang mengelola makan bergizi.

Rosita memastikan saat ini pi­haknya juga sementara menunggu hasil pengujian sampel makanan ya­ng dilakukan oleh laboratorium BPOM, dan jika hasilnya sudah ada maka akan ada kebijakan yang diambil.

Sambil menunggu hasil labora­torium, Rosita memastikan telah melakukan langkah-langkah miti­gasi bagi SPPG lain di Maluku guna memastikan makanan yang disajikan tidak bermasalah.

“Bagi SPPG lain yang saat ini sedang melayani MBG, saya sudah ingatkan agar makanan yang disaji­kan komposisinya lengkap terma­suk sesuai angka kecukupan gizi yang mereka dapatkan,” tegas­nya

Dinas Pendidikan Awasi

Tingginya kasus siswa keracu­nan MBG di Maluku terkhusus Kota Ambon membuat DPRD Kota Ambon meminta Dinas Pendidikan untuk turun langsung melakukan monitoring, penyaluran program Nasional dari Presiden RI, Pra­bowo Subianto itu.

“Ini bisa jadi perhatian Dinas Pendidikan supaya melakukan monitoring terhadap kasus-kasus yang terjadi di beberapa sekolah, dan kami juga sudah meminta dinas melakukan pengecekan langsung,” jelas anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christanto Laturiuw kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis (25/9).

Tito sapaan akrab Laturiuw, mengakui penyaluran MBG bukan dari Dinas Pendidikan. Hanya saja peneriman MBG tersebut adalah siswa-siswa di lembaga pendidi­kan, sehingga diperlukan peranan Dinas Pendidikan untuk memoni­tor dan mengidentifikasi penyebab kejadian keracunan MBG.

“Pengolahan makanan ini bukan kewenangan Dinas Pendidikan, tapi kami tetap meminta peranan Dinas Pendidikan untuk memoni­tor berapa anak yang terdampak dan apa masalahnya, serta ber­koordinasi dengan bagian kese­hatan agar kita bisa mengetahui akar masalahnya, sehingga MBG ini benar-benar bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh penerima yang berhak, “pungkas Tito.

Politisi Partai Gerindra ini ber­harap, agar perhatian yang diberi­kan tidak hanya pada jumlah maka­nan yang tersaji, tetapi juga pada kualitas dan jaminan kese­hatan makanan yang diberikan kepada anak-anak.

“Kami berharap di setiap SPPG yang ada, prinsip kehadiran tenaga medis untuk bidang kesehatan benar-benar diperhatikan, karena kita tidak sekadar memberikan layanan biasa kepada masyarakat, tetapi layanan yang menyangkut makanan,” harapnya. (S-20/S-10)