BULA, Siwalimanews – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kabupaten Seram Bagian Timur, kembali melakukan aksi demonsterasi di Kantor Bupati, berlangsung aman, damai dan tertib, Kamis. (4/9)

Puluhan massa PMII ini, sebelumnya melakukan aksi yang sama di Gedung DPRD, di gedung wakil rakyat ini, terjadi sedikit insiden berupa dua aktivisnya terbakar lantaran mencoba untuk membakar ban bekas di depan kantor DPRD.

Di Kantor bupati puluhan mahasiswa ini tiba pukul 14.35 WIT dan langsung melakukan orasi secara bergantian, beberapa menit kemudian Wakil Bupati Muh Miftha Thoha Wattimena keluar menemui massa PMII dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam ruangan rapat Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Didepan Wakil Bupati, Pimpinan Cabang PMII SBT Hamza Rumarubun menjelaskan, sehubungan dengan perkembangan kondisi kebangsaan akhir-akhir ini yang tidak kondusif, serta melihat dinamika demonstrasi rakyat yang awalnya berjalan secara substansi. Namun kini bergeser ke arah tindakan anarkis, berupa perusakan fasilitas umum dan penjarahan.

“Untuk itu, PMII Cabang SBT datang saat ini hanya ingin menyuarakan aspirasi rakyat SBT yang belakangan ini menjadi keresahan,” tutur Rumarubun.

Rumarubun mengaku, kedatangan PC PMII SBT hari ini, guna mendesak bupati agar secepatnya mengusulkan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kemenpan Nomor: 16 Tahun 2025, dan Surat Edaran Mentri PAN-RB Nomor: B/3832 M. SM.01.001.2025.

“Selain itu, kami PC PMII SBT juga minta bupati, untuk transparan soal program hilirisasi sagu ke publik dan di kalangan masyarakat di bumi Ita Wotu Nusa ini,” ucap Rumarubun.

Menyikapi permintaan PMII Wakil Bupati menjelaskan, komoditi sagu di Maluku paling banyak ada di Kabupaten SBT atau sekitar 97 persen dari lahan sagu yang ada di Maluku.

“Komoditi ini, kalau dibiarkan dikelola seperti biasa yang doleh petani, maka nantinya nilai ekonomisnya tidak akan bertambah. Kenapa hilirisasi dilakukan, supaya nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi dan dapat meningkatkan taraf hidup petani, bahkan masyarakat juga bisa modifikasi produk-produk dari bahan sagu,” jelas wabup.

Walaupun demikian, untuk mewujudkan itu butuh tim khusus yang menangani hilirisasi sagu ini dan saat ini, tim khusus itu, sementara ke Jakarta. Nantinya, setelah tim ini kembali ke SBT, pemkab akan undang semua OKP untuk hadir berdiskusi dengan tim ahli yang menangani hal ini.

“Kemudian terkait dengan PPPK paruh waktu, ini juga mungkin menjadi masalah besar untuk pemkab, kenapa karena kita bicara paruh waktu, maka kita juga harus punya kekuatan anggaran,” jelas wabup.

Ia mengaku, menjadi kepala daerah saat ini sangatlah tak segampang yang banyak orang pikirkan, sebab saat ini semua kepala daerah diperhadapkan dengan fiskal yang tidak baik, kemudian ditambah inflasi dan efesiensi belanja.

Apalagi, Kabupaten SBT, adalah salah satu daerah yang masih bertahan dengan dana transfer dari pusat, sebab kabupaten ini mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang paling terkecil.

“Memang kita akan untuk mengupayakan PPPK paruh waktu ini bisa jalan, hanya saja kita masih cari formula yang bagus seperti apa, supaya semua sama sama enak,” tandas wabup.

Usai mendengar penjelasan wabup, mewakili Pengurus Cabang PMII Hamza Rumarubun kemudian menyherahkan tuntutan mereka dan diterima oleh Wakil Bupati  Muh Miftha Thoha Wattimena.

Setelah menyerahkan tuntutan mereka, puluhan massa ini, kemudian membubarkan diri dengan aman dan tertib.(S-27)