AMBON, Siwlaimanews – Walaupun kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas pada kenaikan harga sembako, namun anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally meminta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memantau harga barang di pasar.
“Dinas Perdagangan Kota Ambon juga diharapkan terus memantau harga Sembako di pasar tradisional Mardika, agar dapat menghimbau untuk tidak ikut-ikutan latah menaikkan harga jual terlalu tinggi,” pintanya.
Selain itu, Wally menghimbau kepada pedagang untuk tidak menaikan harga barang terlalu tinggi.
Dikatakan, imbas kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM tentu akan berimbas pada segala aspek.
Untuk Kota Ambon sendiri, pasca kenaikan harga BBM, penyesuaian tarif angkot telah dilakukan, kini transportasi laut juga mulai berimbas dengan menaikan harga transportasi. Dengan demikian maka harga barang juga akan mengalami imbas yang sama.
Kepada Siwalima, Kamis (8/9) mengatakan, harga sembako dipastikan turut naik pasca kenaikan harga BBM. Hal itu diprediksi, lantaran angkutan logistik dari pulau Jawa tempat produksi ke pasar di Kota Ambon, kini mulai mengalami kenaikan.
“Ini kondisi yang wajar terjadi. Kenaikan BBM berdampak luas, termasuk biaya hidup, dan pedagang, juga adalah masyarakat yang penghasilan kecil. Jadi selain urusan dagangan, juga menaikkan biaya hidup mereka, selain karena faktor kenaikan bahan pangan, namun juga kenaikan biaya transportasi mereka. Jadi walau ke depan ada kenaikan sembako, kita berharap dan mengimbau kepada pedagang agar tidak menaikkan harga sembako terlalu tinggi,” harapnya.
Sebab berdasarkan pengalaman kenaikan BBM sebelumnya, lanjut Wally, mestinya kenaikan harga sembako tidak terlalu signifikan. Karena besaran kenaikan berdasarkan modal barang yang didapatkan dari agen.
Artinya, kenaikan harga biaya logistik dibanding harga barang, tidak terlalu besar antara dua sampai 4 persen. Untuk itu diharapkan kenaikan harga Sembako tidak terlalu tinggi.
Diketahui, meski akhirnya tetap dijalankan, kebijakan Pemerintah itu secara terbuka ditolak oleh PKS. sehingga, pihaknya meminta Pemerintah Kota Ambon agar dapat mendata secara baik penerima bantuan sosial dari pemerintah, agar dapat merata di Kota Ambon. (S-25)
