AMBON, Siwalima.id - Sejumlah anggota DPRD Kota Ambon melayangkan protes terkait ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel).
Protes itu muncul, usai Kecamatan Leitisel, tidak masuk dalam jangkauan pelayanan Perumdam Tirta Yapono, terkait penyaluran air bersih.
Anggota DPRD Kota Ambon dengan dapil Leitisel Swenly Hursepuny mengaku, tidak mempermasalahkan kucuran anggaran yang dikeluarkan pemkot ke Perumdam Tirta Yapono, hanya saja dirinya kecewa, kecamatan tersebut, tidak menerima pelayanan air bersih dari kucuran anggran yang diberikan pemkot ke Perumdam Tirta Yapono.
"Soal kucuran dana dari pemkot untuk Perumdam Tirta Yapono kami setuju, hanya saja saya minta keadilan buat warga disana. Karena dalam pembahasan tadi, Leitisel tidak masuk jangkauan dari Perumdam Tirta Yapono, nah kalau memang begitu, kami minta ada solusi dari pemkot untuk setidaknya memenuhi kebutuhan air bersih di Laitisel,” tandas Swenly kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (10/11).
Tak hanya soal air bersih, Ketua Fraksi PKB ini juga mengungkapkan, perlakuan berbeda yang diterapkan Pemkot Ambon kepada Kecamatan Leitisel dengan kecamatan lain yang terkesan diskriminatif, seperti misalnya kebutuhan lampu jalan yang minim, serta collection poin sampah yang tidak menjawab seluruh desa/negeri di Leitisel.
"Kami minta jangan ada diskriminasi masyarakat di Leitisel. Banyak infrastruktur yang belum merata disana, seperti kebutuhan lampu jalan, colection poin sampah dan lain sebagainya. Jangan beragapan daerah di sana itu daerah terbelakang, " tegas Swenly.
Kekecewaan yang sama juga disampaikan Politisi Golkar, Zeth Pormes, bahwa dalam beberapa kebijakan, Leitisel seakan akan mendapat ketidakadilan alokasi anggaran pembangunan.
"Collection poin hanya di bangun di 4 kecamatan dan tidak ada di Leitisel, sekarang dalam ranperda penyertaan modal. Hanya ada 4 kecamatan saja yang menjadi prioritas, sedangkan Leitisel tidak ada, " tandas Pormes.
Pormes mengaku, untuk pelayanan sampah, warga Leitisel sudah minta untuk dilayani dengan mereka membayar retribusi, namun hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi.
"Atas pertimbangan-pertimbangan ini, kami Fraksi Golkar minta kepada pemkot harus ada keadilan pembangunan bagi masyarakat di Leitisel, ini pikiran kita agar pemerataan pembangunan di Kota Ambon bisa merata,” tandas Pormes.(S-10)
