KASUS dugaan keracunan massal akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi setelah di MBD, Kota Ambon, dan Kota Tua beberapa waktu lalu.
Parahnya kejadian keracunan akibat MBG di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menimpa lebih dari 100 siswa.
Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari DPRD Provinsi Maluku.
Dari data yang dihimpun Siwalima, korban dilaporkan berasal dari sejumlah lembaga pendidikan, diantaranya SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, serta satu PAUD di wilayah yang sama. Peristiwa yang terjadi pada 20 Oktober 2025 itu tidak hanya berdampak pada kondisi fisik para siswa, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis bagi anak-anak maupun orang tua.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Maluku desak untuk melakukan evaluasi terhadap program MBG usai kasus keracunan SBB.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Ismail Marasabessy, mengatakan, kejadian itu menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kasus ini bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Banyak anak-anak yang kini takut kembali mengonsumsi makanan MBG,” ujar Marasabessy kepada Siwalima di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/10).
Ia menilai, tujuan utama MBG yang seharusnya menyehatkan anak-anak justru berbalik menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Karena itu, kata dia, pemerintah wajib memastikan kualitas dan keamanan bahan pangan sebelum program tersebut diterapkan di sekolah.
“Jika MBG benar-benar bergizi, maka jalankan dengan tanggung jawab penuh. Tapi kalau justru membahayakan, hentikan dulu sampai semuanya benar-benar aman,” tegasnya.
Marasabessy menambahkan, program MBG saat ini baru dijalankan di sejumlah wilayah seperti Kairatu, Waimital (Gemba), dan Hatusua, sementara daerah lainnya belum mendapatkan bagian. Ia meminta agar perluasan program ditunda sampai hasil evaluasi tuntas.
“Banyak orang tua kini cemas dan melarang anak-anaknya makan MBG di sekolah. Maka sebelum diperluas ke wilayah lain, pemerintah harus pastikan sistem pengawasan dan pengolahan makanannya benar-benar ketat,” ujarnya.
Sebagai solusi alternatif, politisi Partai NasDem asal Dapil SBB itu mengusulkan agar pengelolaan MBG diberikan langsung kepada pihak sekolah, dengan pengawasan pemerintah daerah.
“Kalau sekolah yang masak, tentu mereka lebih berhati-hati. Tidak mungkin guru atau pihak sekolah meracuni muridnya sendiri. Jadi biarkan sekolah yang kelola, tapi tetap diawasi,” tandasnya.
Diketahui, dapur penyedia MBG di wilayah tersebut dikelola oleh Eko Bidiona selaku penanggung jawab “Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Barqah Nahdliyin Waimital” di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB.
Hingga kini, aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti insiden tersebut. Marasabessy mendesak Polres SBB segera menuntaskan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga lalai dalam pelaksanaan program itu.
“Kalau terbukti ada unsur kelalaian yang mengancam nyawa orang lain, harus ada sanksi tegas, termasuk pencabutan izin dapur MBG tersebut,” tandasnya. (S-26)
