AMBON, Siwalima.id - Wakil Ketua DPRD Maluku, Jhon Lewerissa, meminta pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengendalikan harga bahan pokok menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H.
Menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal maupun perayaan keagamaan lainnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan ketersediaan bahan pokok, bahan bakar dan transportasi karena arus mudik biasanya meningkat,” terang Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang , Ambon, Kamis (5/3).
Ia menyebut, peningkatan daya beli masyarakat menjelang hari raya sering memicu kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Karena itu, pemerintah diminta melakukan langkah antisipasi melalui operasi pasar.
“Kami sudah meminta pemerintah melakukan operasi pasar agar harga sebelum dan menjelang hari raya tetap stabil dan tidak membebani masyarakat,” harapnya.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi praktik penimbunan bahan pokok oleh oknum tertentu.
Menurut Lewerissa, momentum hari raya sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
“Kadang ada oknum yang memanfaatkan situasi, misalnya isu konflik di Timur Tengah, lalu dijadikan alasan untuk menahan stok atau menaikkan harga,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Tim PID bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak aktif melakukan pengawasan di lapangan.
“Tim pengendali inflasi daerah harus bergerak bersama semua stakeholder. Tidak bisa hanya satu dinas saja yang bekerja,” katanya.
Ia menegaskan, kepentingan utama dari seluruh kebijakan pemerintah adalah menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting adalah kepentingan masyarakat Maluku, baik dalam menjaga stabilitas harga maupun memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia,” tandasnya.
DPRD Maluku, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, khususnya menjelang hari raya.
Stok Kebutuhan Aman
Guna memastikan stok kebutuhan masyarakat aman menjelang perayaan idul fitri, komisi II dan III melakukan rapat dengar pendapat bersama sejumlah mitra.
Rapat koordinasi ini menghadirkan perwakilan OPD terkait, BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah di Maluku.
Wakil Ketua DPRD Maluku, yang juga Koordinator Komisi III, Johan Lewerissa mengatakan, kondisi geopolitik global saat ini menyebabkan pergerakan harga komoditas internasional, khususnya minyak, yang berdampak pada dinamika pasokan di dalam negeri.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha milik negara dan daerah sangat krusial, untuk menghindari terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak terkendali.
“Kita paham, menjelang hari raya, volume permintaan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif untuk memastikan pasokan bahan pokok, energi, BBM, dan listrik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Johan.
Selain mengatur pasokan, pihak legislatif juga berkomitmen untuk mengambil langkah tegas, terhadap setiap bentuk praktik, yang tidak menguntungkan masyarakat.
Hal ini termasuk penindakan terhadap pelaku penimbunan barang, dan mereka yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan momentum perayaan keagamaan.
“Kepastian dan transparansi informasi dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak akan mengizinkan ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini, untuk kepentingan sendiri,” tandasnya.
Ia berharap, rapat koordinasi ini mampu menjalin sinergi antar lembaga, sehingga seluruh masyarakat Maluku dapat merayakan Idul Fitri dengan suasana yang aman, lancar, dan penuh kedamaian.
Dalam kesempatan tersebut, setiap perwakilan dari instansi terkait secara berurutan menyampaikan gambaran kesiapan yang telah dipersiapkan.
Termasuk di dalamnya adalah rencana pengamanan jalur distribusi, mekanisme pengawasan harga di tingkat daerah, serta skenario mitigasi yang akan diterapkan jika terjadi gangguan pada aliran pasokan.(S-26)
