AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengaku, akurasi data statistik sangatlah penting, guna pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku.
Hal ini disampaikan gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku Kasrul Selang, pada Hari Statistik Nasional 2025 yang berlangsung di Kantor BPS Maluku, Rabu (24/9).
Menurut gubernur, Hari Statistik Nasional bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk mengingatkan, betapa strategisnya data statistik dalam pembangunan bangsa.
“Data yang akurat, mutakhir dan terpercaya merupakan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, sebab tanpa data yang kuat, kebijakan publik berisiko meleset dari kebutuhan nyata masyarakat,” jelas gubernur.
Di Maluku menurut gubernur, data statistik memegang peran kunci dalam berbagai aspek, mulai dari pengendalian inflasi daerah, perencanaan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan berbagai sektor yang menjadi unggulan daerah.
Pasalnya, dengan data yang berkualitas, pemda dapat bekerja lebih terarah, transparan dan akuntabel dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku.
“Data statistik bukan hanya kumpulan angka, tetapi memiliki dampak nyata dalam mengarahkan pembangunan bangsa, termasuk di tanah Maluku,” tandas gubernur.
Pemda lanjut gubenrur, tentu akan menjadikan data resmi dari BPS, sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan maupun dalam berdiskusi publik.
Karena itu, diharapkan, sensus ekonomi yang akan dilakukan tahun 2026 mendatang harus menjadi momen strategis untuk memotret kondisi perekonomian Maluku secara menyeluruh, mulai dari usaha besar, menengah, kecil hingga usaha mikro dan ultra mikro, termasuk sektor informal yang banyak terdapat di Maluku.
“Saya ajak seluruh masyarakat Maluku, para pelaku usaha, pedagang, nelayan, petani, pengrajin, hingga usaha-usaha rumah tangga untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 nantinya sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan ekonomi daerah kedepan,” ajak gubernur.(S-20)
