AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Le­werissa, berharap keputusan Sidang Sinode ke-39 Gereja Pro­testan Maluku (GPM), harus mam­pu menjawab persoalan umat di Maluku dan Maluku Utara.

Harapan ini diung­kapkan Gu­bernur saat pembukaan sidang sinode ke-39 GPM de­ngan soro­tan tema “Anu­gerah Allah Me­leng­­kapi Dan Mene­guhkan Gereja Menuju Satu Abad GPM dan Sub­tema “Laya­ni­lah Umat De­ngan Tekun Se­suai Kasih Allah” yang berlang­sung di Gedung Gereja Mara­na­tha, Minggu (19/10).

Gubernur meng­ungkapkan tema dan subtema ini me­miliki makna men­dalam, sebab bukan saja meng­andung kesadaran iman akan perjala­nan sejarah GPM, tetapi juga akta pengakuan dalam hidup ber­gereja.

Apalagi memasuki satu abad pe­layanan di Tahun 2035, GPM telah menjadi pilar rohani, sosial dan kultural di bumi Maluku dan Ma­luku Utara.

Dikatakan, sejarah mencatat hingga saat ini, GPM tetap eksis sebagai gereja yang membumi, menyatu dengan masyarakat serta menjadi tiang penopang spiritua­litas yang menuntun umat untuk hidup dalam kasih dan persau­daraan sejati.

Pemerintah daerah kata Guber­nur memberikan apresiasi bagi GPM yang telah menanam dan me­nyiram dengan cara terus ber­jalan bersama, bermitra sekaligus kawan diskusi yang kritis dalam menatakelola kehidupan bermas­yarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kesantunan dalam berelasi dan membangun dialektika yang bere­tika harus terus menjadi warna terang GPM yang menyinari bumi Maluku dan Maluku Utara,” ungkap Gubernur.

Pelaksanaan sidang sinode lan­jut Gubernur merupakan cara gere­ja untuk menjaga kehidupan ber­sama dalam semangat hidup orang basudara sebagai nilai luhur dengan menekankan persauda­ra­an yang melampaui sekat aga­ma, suku, ras maupun status sosial.

GPM telah mengaktakan hal itu lewat khotbah, nasehat dan pengajaran, bahkan dalam aksi nyata di lapangan yang tentu saja dilakukan bersama agama lain, artinya GPM telah mengajarkan bahwa keragaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi sebagai anugerah tuhan.

Sebagai kepala daerah, Guber­nur percaya bahwa GPM dan pemerintah adalah mitra dalam meng­hadirkan transformasi sosial dengan kata lain Gereja mena­namkan nilai rohani, moralitas dan solidaritas sementara pemerintah membangun infrastruktur, ekonomi dan tata kelola,” jelasnya.

Realita ini menunjukkan walau­pun gereja dan pemerintah ber­beda jalan, tetapi memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan keadilan bagi rakyat.

“Saya mengajak GPM untuk semakin visioner, inovatif dan ada­ptif menghadapi tantangan zaman baik globalisasi, digitalisasi, ke­miskinan, kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, intoleransi dan polarisasi sosial serta masih banyak tanta­ngan lainnya,” bebernya.

Disisi lain, GPM harus tampil sebagai gereja yang profetik yakni berani menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan dan mem­bela yang lemah seperti firman tuhan dalam Mikha 6 ayat 8 yang  menegaskan

“telah diberitahukan kepadamu hai manusia, apa yang baik. dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu selain berlaku adil, men­cintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan allahmu”.

Bagian firman ini menjadi kritik, sekaligus panduan moral tidak hanya bagi gereja, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam me­ngelola amanat rakyat sebab pem­bangunan Maluku tidak hanya soal infrastruktur, ekonomi dan tekno­logi, tetapi juga membangun iman, karakter dan budaya toleransi.

Melalui sidang sinode ini, GPM harus kembali meneguhkan diri sebagai gereja yang melayani tanpa diskriminasi, gereja yang memperkuat nilai hidup orang basudara dan gereja yang ber­dampak karena bersinergi dengan pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan, pendidi­kan, kesehatan dan membuka peluang kerja demi menghadirkan kesejahteraan.

“Sidang sinode ke-39 ini tidak hanya menghasilkan keputusan administratif, tetapi juga meru­muskan arah pelayanan GPM yang lebih kuat, kontekstual dan trans­formatif termasuk menjawab gumulan umat,” tegas Gubernur.

Para peserta harus dapat me­mastikan bahwa untuk menapaki satu abad GPM gereja harus benar-benar menjadi gereja yang kokoh secara teologi, berakar dalam injil dan teguh memegang tradisi iman di tengah perubahan zaman sehingga gereja dituntut tidak kehilangan jati dirinya.

Gubernur menekankan gereja tidak boleh menutup mata terhadap realitas kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan yang masih dirasakan umat.

Sebaliknya GPM harus menjadi gereja yang terbuka terhadap dunia dalam  membangun jejaring de­ngan gereja-gereja lain di Indonesia serta mampu membangun dialog lintas agama yang harmonis.

Pasalnya untuk menjadi matang dalam bergereja maka GPM harus bersahabat, berdialog dan bekerja sama dengan sesama umat ber­agama sebab dengan begitu, GPM bukan hanya kuat ke dalam tetapi juga menjadi jembatan perda­maian dan perekat kebersamaan di Maluku bahkan Indonesia.

Mantan anggota DPR ini juga menekankan agar GPM harus menjadi rumah pendidikan rohani yang melahirkan generasi yang berkarakter, cerdas dan berani mengambil tanggung jawab, baik di gereja, masyarakat, maupun pemerintahan.

“Inilah harapan besar kita dan saya ingin menegaskan dari mim­bar ini, Pemerintah Provinsi Maluku siap berjalan bersama GPM se­bagai mitra kerja. kita semua ter­kait pada hukum ketergantungan (law of interdependence),” terang gubernur.

Politisi Gerindra ini menam­bahkan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan gereja pun tidak bisa berjalan sendiri olehnya dibutuhkan bersinergitas dengan berbagai sektor saling menopang, melengkapi, menguatkan par Maluku pung bae.

Bersyukur

Sementara itu Ketua MPH Sino­de GPM Pendeta Elifas Maspaitella mengajak semua warga gereja untuk bersyukur karena tuntutan Tuhan sehingga pelaksanaan si­dang ke 39 Sinode GPM dapat terlaksana.

Sidang ke-39 sinode GPM kata Maspaitella ini berlangsung dalam masa transisi generasi manusia seiring lahirnya generasi beta dengan perubahan digitalisasi perangkat artificial intelligence yang maju dan super cepat.

Artinya pendidikan karakter menjadi hal utama dimana proses penurun aliran nilai iman dan kebudayaan penting dilakukan melalui pendidikan intergenerasi untuk juga menjawab persoalan yang gumuli bersama dengan gereja-gereja di Indonesia.

Disisi lain, lompatan ke dunia internasional sudah harus menjadi warna dari praktik fisiologis GPM dengan membangun suatu tata dunia penuh damai dan mem­per­kuat jejaring misi dan pelayanan gereja menyatukan potensi-po­tensi warga gereja di luar negeri untuk membangun jalan damai yang menyatukan semua umat manusia.

“Jika 400 tahun lalu Injil di bawah dari Eropa ke Maluku, mungkin kini saatnya kita mengabarkan Injil se­bagai berita damai kepada dunia dari Maluku untuk kesatuan dan perdamaian dunia supaya suara kita menggema di antero dunia dan menjadikan perdamaian seba­gai janji hidup semua bangsa di muka bumi,” ujar Maspaitella

Sidang ke-39 sinode GPM lanjut Maspaitella juga harus peka mendengar pula harapan dan doa umat, mengorek kembali kesada­ran panggilan dan pengutusan di kalangan para pendeta dan pela­yan khusus untuk takluk kepada roh kudus dan menunaikan tugas pengu­tusan sambil mengosong­kan diri.

Pasalnya jemaat-jemaat di GPM masih memerlukan pola komuni­kasi pastoral yang mampu me­mulihkan, menyatukan dan men­damaikan karena gereja perlu mem­bangun kesadaran kegem­balaan.

Menurutnya, kepemimpinan gereja haruslah suatu praktek kepemimpinan yang bertumpu pada kualitas relasi dengan umat dan relasi dengan Tuhan.

“Pada kesempatan ini, kepada semua warga Jemaat kami berte­rima kasih untuk kesetiaan meme­lihara iman dalam GPM terlebih lagi selalu mendoakan GPM untuk melayani dengan setia dan menuntun sesuai dengan kasih Kristus,” kata Maspaitella.

Untuk diketahui, pembukaan sidang ke 39 Sinode GPM diawali dengan ibadah Minggu yang dila­yani oleh Ketua Umum PGI, Pen­de­ta Jacklevyn Manuputty dan di­hadiri sejumlah tamu undangan mulai dari anggota DPR, DPD hi­ngga ratusan peserta persidangan yang berasal dari 34 klasis. (S-20)