AMBON, Siwalima.id - Kantor Perwakilan Bank Indonesia mencatat tingginya inflasi di Maluku dipengaruhi naiknya harga komoditas perikanan.
Tekanan harga terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan selar dan ikan cakalang, yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,47 persen, 0,18 persen dan 0,10 persen (mtm),” jelas Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Wahyu Indra Sukma dalam rilisnya kepada Siwalima, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan kenaikan harga komoditas perikanan tersebut, dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan seiring berlangsungnya musim barat.
"Kondisi laut yang lebih bergelombang berdampak pada berkurangnya frekuensi melaut, sehingga pasokan ikan di pasar menjadi terbatas dan mendorong kenaikan harga," katanya.
Sementara itu, inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional.
Peningkatan harga emas terjadi seiring meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar keuangan global serta ekspektasi kebijakan moneter global yang masih relatif ketat pada Januari 2026.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).
"Ke depan, upaya pengendalian inflasi pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026," janjinya.
Di sisi lain, penguatan komunikasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan terus dilakukan, termasuk penyampaian informasi harga dan pasokan kepada masyarakat.
"Upaya ini diharapkan dapat menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali serta mendukung stabilitas ekonomi daerah Maluku secara berkelanjutan," ungkapnya.
Untuk diketahui seluruh daerah penghitung inflasi di Maluku mencatatkan inflasi pada Januari 2026.
Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi sebesar 1,44 persen (mtm), Kota Tual sebesar 2,35 persen (mtm), dan Kota Ambon sebesar 0,15 persen (mtm).
Perbedaan capaian inflasi antar wilayah mencerminkan dinamika pasokan dan permintaan yang beragama, khususnya pada komoditas pangan.
Produksi Ikan Turun Drastis
Sementara itu Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mencatat produksi ikan selama tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan.
Kabid Perikanan Tangkap pada DKP Maluku Rusdi Makatita menjelaskan tahun 2024, produksi ikan mencapai 533.000 ton dan tahun 2025 hanya 488.000 ton.
"Produksi ikan memang turun drastis jika dibandingkan dengan 2024," jelasnya kepada wartawan di Kantor Gubernur, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan penurunan produksi ikan di Maluku disebabkan kondisi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan yang menyebabkan nelayan enggan melaut.
Selain cuaca ekstrem, penutupan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) khususnya di Pelabuhan Perikanan Tantui pada Agustus 2025 lalu juga berdampak pada penurunan produksi ikan.
"Kita harus akui bahwa 39 kapal asal Binjai selama ini sangat membantu ketersediaan komoditas ikan di Provinsi Maluku namun setelah SPBN di PPN Tantui maka operasional terhambat," beber Rusdi.
Nelayan kecil maupun kapal besar, jelasnya menghadapi tantangan baru, sebab sejak tidak ada lagi fasilitas BBM yang disubsidi melalui APBN melalui keberadaan SPBN.
“Nelayan harus membeli BBM industri dan hal ini membebani,” urainya.
DKP lanjut Rusdi telah meminta nelayan-nelayan agar memanfaatkan SPBN di Tulehu, namun juga masalah sebab kuota yang tersedia di tidak mampu melayani kapal-kapal nelayan yang selama ini di PPN Tantui.
“Alasan SPBN PPN Tantui itu tidak ada, karena sewa lahan yang sebelumnya hanya 23 juta menjadi 60 juta pertahun,” katanya.
Menurutnya, mestinya Kementerian Keuangan membedakan peruntukan SPBU industri dan SPBU subsidi.
Untuk itu ia berharap, ke depan ada tambahan SPBN di Kota Ambon agar dapat memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi, sehingga produksi perikanan di Maluku kembali meningkat.(S-25/S-20)
