AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mengungkapkan, waktu tunggu kapal yang tidak menentu dinilai sebagai faktor utama yang memicu terjadinya disparitas harga barang di Provinsi Maluku.
Menurutnya, disparitas harga barang antar kabupaten dan kota di Provinsi Maluku merupakan sesuatu masalah yang tidak dapat dihindari.
Dia mengakui, sebagai provinsi kepulauan dengan 92 persen lebih wilayahnya adalah laut tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi barang sehingga membutuhkan infrastruktur untuk konektivitas.
“Kita tidak hidup di Jawa, Sumatera atau Kalimantan yang bertumpu pada moda transportasi darat, tapi kita hidup di daerah pulau-pulau dimana untuk distribusi barang harus membutuhkan moda transportasi laut dan ini menjadi tantangan terbesar kita,” jelas Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa kepada wartawan di Unpatti, Rabu (15/4)
Menurutnya, sudah terlalu lama Provinsi Maluku dan kawasan Timur Indonesia sangat tergantung kepada distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar, maka konsekuensi logis yang timbul yakni jalur distribusi yang panjang dan waktu tunggu yang lama.
HL sapaan akrab Hendrik Lewerissa mengaku, penyebab paling besar yang pengaruh terhadap harga barang karena waktu tunggu, sebab Maluku harus menunggu barang-barang dari pusat produksi dengan menggunakan kapal.
“Pelayaran kapal punya frekuensi artinya kapal tidak ada setiap saat apalagi untuk daerah-daerah yang jauh, meskipun ada tol laut sekalipun dan ini yang membuat harga barang mahal,” tegasnya.
HL mencontohkan ketika stok harga minyak goreng pada daerah-daerah terpencil habis dan harus menunggu distribusi stok dari Surabaya atau Makasar yang membutuhkan waktu dua minggu tentu selama masa tunggu itulah yang membuat harga barang menjadi mahal.
Lebih lanjut HL mengatakan, fakta disparitas harga barang ini tidak boleh dikesampingkan tetapi harus menjadi motivasi untuk berjuang melakukan transformasi di sektor distribusi logistik di Maluku, dengan harapan dimasa mendatang disparitas harga barang dapat ditekan.
HL juga mengaku sering mendengar pernyataan dari pemerintah pusat terkait minimnya infrastruktur pelabuhan di Maluku dengan alasan kapal-kapal yang kembali dari Maluku selalu kosong tanpa muatan.
Pernyataan tersebut sambung Gubernur merupakan argumentasi yang dibangun selama bertahun-tahun dan ini berpotensi membuat merusak pemahaman publik sebab jika melihat data statistik ternyata setiap kapal ke Papua, Kalimantan dan daerah lain juga kembali hanya dengan muatan sebanyak 60 persen dari kapasitas muat kapal.
“Apa yang terjadi di Maluku sama juga dengan kapal dari Kalimantan dan Papua yang selalu balik dengan muatan 65 persen, karena itu saya menolak pemahaman seperti itu,” terangnya.
Gubernur menegaskan pihaknya akan terus berjuang agar terjadi transformasi Maluku sesuai dengan visi walaupun tidak secepat membalik telapak tangan, namun dirinya optimis Maluku akan maju.(S-20)
