AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku menyoroti kerja pemerintah provinsi khususnya tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) atas pembangunan di sejumlah sektor mulai dari pendidikan, kesehatan sampai dengan pembangunan infrastruktur.
Yang paling menjadi perhatian panitia khusus DPRD yakni setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku terus mengalami penurunan signifikan.
Ketua Pansus DPRD, Wellem Kurnala kepada wartawan usai rapat dengan TPAD di kantornya, Selasa (21/4) menjelaskan kondisi ini dinilai sebagai indikator lemahnya kinerja yang harus segera dievaluasi.
“Kalau pendapatan daerah menurun dari tahun ke tahun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Ia mengingatkan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan pembangunan jangka panjang, bukan kepentingan politik semata.
“Kebijakan harus melihat ke depan, bagaimana potensi daerah seperti Blok Masela bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Pada kesempatan itu ia menjelaskan kalau pansus DPRD juga mnemberikan sejumlah catatan kepada TPAD terkait pembangunan di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Ini menjadi catatan penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. TPAD harus dimaksimalkan, khususnya pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan PUPR,” jelas Kurnala.
Ia berharap, seluruh atensi dan masukan dari tim pansus tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh gubernur dan jajaran.
Di sektor pendidikan, Pansus menyoroti berbagai aspek mendasar, mulai dari kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana prasarana, hingga kurikulum dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
“Kalau kita bicara pendidikan, kita bicara guru, sarana prasarana, kurikulum sampai TPP. Ini harus dimaksimalkan supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan baik,” jelasnya.
Sementara di sektor kesehatan, pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi tenaga medis, sekaligus memastikan pelayanan tidak terhambat, terutama dalam penanganan rujukan pasien.
“Jangan sampai ada rujukan dari kabupaten dan kota yang ditelantarkan. Saya tidak mau dengar itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang tidak mengenal waktu.
“Ini pelayanan masyarakat. Tidak kenal jam istirahat. Bahkan kita bisa saja harus hubungi dokter di malam hari,” katanya.
Selain itu, infrastruktur juga menjadi perhatian serius Pansus. Menurutnya, pembangunan jalan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau kita bicara ekonomi daerah, infrastruktur jalan itu tulang punggung untuk distribusi hasil pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Pansus juga menyoroti tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir.
Di akhir pernyataannya, Kurnala juga mengajak insan pers untuk berperan menjaga stabilitas informasi dengan menyajikan pemberitaan yang konstruktif.
“Kami berharap wartawan bisa menyajikan berita yang baik, tidak menimbulkan dampak negatif atau mengadu domba,” pintanya.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan agar kinerja pemerintah daerah berjalan maksimal.
“Kita tetap melakukan pengawasan dan memberi input untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.(S-26)
