AMBON, Siwalimanews – Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang mene­gas­kan, pemprov tetap melakukan penertiban terha­dap aset disepa­n­jang jalan  Sudirman.

Hal ini ditegaskan Kasrul kepada warta­wan di ruang kerjanya, Senin (6/10) meres­pon tudingan sejum­lah pihak terkait po­lemik aset dise­pan­jang ruas Ja­lan Jenderal Sudirman.

Kasrul menje­laskan, Pemerin­tah provinsi saat ini terus melakukan identifikasi terhadap ruas jalan di sepanjang Ja­lan Jenderal Sudirman yang dibebaskan pada tahun 1979 dengan luas 11.5 Hektar.

“Saat ini tim terus melakukan identifikasi terhadap kepemilikan lahan sepanjang jalan Sudirman. Memang kami belum memiliki sertifikat hak milik tetapi kami memiliki bukti pembayaran dari masyarakat saat itu,” ujar Kasrul.

Disamping proses identifikasi, Pemprov juga menggandeng Kejati untuk menelusuri praktek mafia tanah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang merugikan Pemprov Maluku.

Kasrul mengaku memang ada klaim dari Dian Pertiwi terhadap sebagian areal di samping SPBU Batu Merah atas, namun sertifikat atas lahan tersebut hilang.  Bahkan terhadap beberapa tempat usaha diatas lahan tersebut telah dilapor­kan oleh dian pertiwi ke kepolisian dan Pemprov menjadi saksi atas persoalan oni.

“Prinsipnya pemprov tidak me­mindah tangankan lahan tersebut ke Dian Pertiwi. Makanya sekarang tim penertiban yang dibentuk pak Gubernur terus bekerja untuk mengidentifikasi aset,” ucap Kasrul.

Menurutnya, Pemrov akan kem­bali memanggil Badan Pertanahan Nasional Ambon untuk membahas persoalan dan jika semua data telah lengkap, maka aset se­panjang jalan Sudirman akan disertifikatkan.

Terhadap masyarakat yang telah menempati aset Pemprov, Kasrul memastikan hal tersebut akan dibicarakan kembali setelah sertifikat hak milik ditertibkan.

“Yang pasti penertiban tetap kita lakukan dan bagi masyarakat yang sudah terlanjur tempat pasti akan dibicarakan agar solusinya seperti apa,” tandas Kasrul. (S-20)