AMBON, Siwalimanews – James Timisela mengu­mu­m­kan secara ter­buka pengun­duran dirinya dari jabatan se­bagai Sek­retaris DPD I Partai Golkar Maluku.

Timisela juga membongkar borok mekanisme kerja internal DPD Patai Golkar Maluku yang dinilainya telah keluar koridor aturan organisasi.

Kepada sejumlah wartawan di Ambon, Timisela menega­s­kan, langkah ini diambil sete­lah merasa kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris dilangkahi.

Ia menyebutkan, salah satu pemicu utama adalah proses revitalisasi kepengurusan DPD I Golkar Maluku yang me­nurutnya, tidak pernah me­libatkan dirinya secara resmi.

“Revitalisasi kepenguru­san seharusnya dibicarakan dan disetujui oleh Plt ketua serta sekretaris sesuai me­ka­nis­me yang berlaku. Namun, saya tidak pernah diberitahu tidak diajak membicarakan, dan tidak menandatangani surat pengusulan tersebut,” tegas Timisela.

Timisela bilang, dalam struk­tur partai, rapat pleno di­perluas sebenarnya tidak dikenal dalam hierarki musya­warah. Namun rapat pleno yang digelar belakangan ini jus­tru digunakan untuk mengusulkan pergantian pengurus.

Padahal, lanjutnya, perubahan struktur mestinya hanya dilakukan terhadap kader yang meninggal dunia, pindah partai atau telah menjadi Pegawai Negeri Sipil.

“Dari awal saya sudah mengingat­kan bahwa pergantian di masa kepengurusan yang tersisa hanya satu-dua bulan tidak akan mengun­tungkan partai. Tapi masukan itu tidak diindahkan,” ujarnya.

Timisela menilai cara kerja yang tidak menghargai peran sekretaris membuat dirinya tidak lagi nyaman berada di jajaran kepengurusan.

Ia menuding Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Maluku, Umar Lessy telah mengambil langkah di luar kewenangannya.

“Kalau prosesnya tidak sesuai aturan, maka sebagai kader yang memegang teguh etika dan moral partai, saya memilih mundur. Dari pada saya bertahan tapi hati saya tidak sejalan dengan cara-cara yang tidak sehat, dan tidak benar,” tegasnya.

Meski demikian, Timisela mene­gaskan dirinya tetap setia sebagai kader Partai Golkar. Keputu­san mundur dari jabatan sekretaris, menurutnya, bukan berarti keluar dari partai, melainkan bentuk sikap politik demi menjaga marwah organisasi.

“Saya mencintai partai ini. Sejak saya bergabung, saya menghormati pimpinan dan berkomitmen untuk membela kebenaran serta keadilan. Keputusan ini saya ambil demi masa depan Golkar, agar tidak terjebak dalam konflik internal yang hanya akan menurunkan elektabilitas,” ujarnya.

Timisela juga mengungkapkan adanya masalah dalam proses penunjukan Plt Ketua DPD I Golkar Maluku.

Dalam Surat Keputusan Nomor 97/DPP/GOLKAR/VII/2025, DPP Golkar menunjuk Umar Lessy sebagai Plt Ketua DPD I Maluku untuk menggantikan Ramly I. Umasugi yang dinilai tidak menja­lan­kan tugasnya.

Namun, kata Timisela, penunjukan itu tidak menggunakan rekomendasi hasil sidang dewan etik sebaga­imana mestinya.

“Penunjukan Plt itu memang hak DPP, tapi mekanismenya harus benar. Kalau rekomendasi dewan etik diabaikan, maka prosesnya cacat secara aturan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Timisela menyatakan dukungannya terhadap rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), jika tujuannya untuk menyehatkan kembali partai dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh kader.

“Saya mendengar banyak dari media, juga langsung dari tokoh-tokoh senior. Bahkan teman-teman di pusat juga pernah menyampaikan informasi terkait rencana Munaslub ini,” katanya.

Menurut Timisela, Munaslub adalah momentum penting untuk mengembalikan soliditas partai. Ia menilai kepemimpinan Golkar ke depan harus mampu merangkul seluruh kekuatan yang ada, bukan hanya mengakomodasi sekelompok orang tertentu.

“Kalau tujuannya menyehatkan partai dan memberi ruang semua potensi kader, saya mendukung pelaksanaannya,” ujarnya.

Meskipun tidak lagi memiliki hak suara setelah mundur sebagai sekretaris, Timisela mengaku masih memiliki jaringan politik yang dapat membantu konsolidasi partai, termasuk di tingkat DPD kabupaten/kota.

“Sebagai anggota dan kader, saya siap memanfaatkan jaringan untuk mendukung pelaksanaan Munas­lub. Siapapun kandidat yang maju, saya akan berada di barisan demi kepentingan partai,” tegasnya.

Pesan untuk Kader

Menutup pernyataannya dengan pesan kepada seluruh kader Golkar agar tetap mengutamakan keber­samaan dan menjaga mekanisme organisasi.

Ia mengingatkan bahwa perbe­daan pandangan seharusnya diselesaikan melalui forum resmi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, bukan lewat manuver politik yang me­nyingkirkan pihak-pihak tertentu.

“Saya berharap kepengurusan ke depan bisa belajar dari masalah ini. Golkar adalah partai besar, dan seharusnya kita semua menempat­kan kepentingan partai diatas kepentingan pribadi atau kelom­pok,” pungkasnya. (S-26)