AMBON, Siwalima.id - Penurunan kualitas air minum akibat pencemaran hingga keterbatasan sumber air, masih menjadi persoalan utama di Maluku.
Hal ini disampaikan Plt Asisten II Sekda Maluku Kasrul Selang, saat membuka rapat kerja daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Provinsi Maluku tahun 2025 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Kamis (30/10).
Pemprov kata Kasrul, menyambut baik keberadaan Perpamsi dalam upaya mendorong ketersediaan layanan air bersih, serta percepatan penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat.
Pasalnya, penyediaan air bersih, merupakan pelayanan dasar yang vital bagi kesejahteraan rakyat, namun pada sisi lain Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah.
"Kualitas air yang menurun akibat pencemaran, ketersediaan sumber air yang semakin terbatas, terutama saat musim kemarau, serta keterbatasan infrastruktur pengolahan dan distribusi air tentu menjadi tantangan kita dalam menyediakan air minum yang layak, aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di Maluku," kata Kasrul.
Untuk mengatasi persoalan ini, menurut Kasrul, peran Perpamsi dan seluruh perusahaan air minum di daerah sangatlah krusial dalam membantu pemda menyediakan layanan dasar masyarakat tersebut.
Perpamsi Maluku sebagai wadah perhimpunan pengusaha air minum seluruh Indonesia yang strukturnya telah tersebar hingga ke tingkat kabupaten/kota se- Maluku, harus dapat mengambil peran yang maksimal dalam proses pembangunan di daerah ini.
Hal ini sejalan dengan tema raker yakni Transformasi kolaboratif untuk membangun BUMD Air Minum yang adaptif demi pelayanan yang berkelanjutan di bumi raja-raja sangat relevan dengan konteks Maluku saat ini.
"Tema ini jangan hanya menjadi slogan, tapi harus jadi komitmen yang wajib diwujudkan lewat berbagai program kerja dengan fokus utamanya, yakni mengubah paradigma pengelolaan air minum dari yang bersifat konvensional menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan masa kini," pinta Kasrul.
Gubernur kata Kasrul, sangat berharap Perpamsi dapat menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan ekonomi di daerah ini, melalui usaha penyediaan air minum yang aman bagi masyarakat, sebab untuk membangun Maluku yang merupakan provinsi berciri kepulauan, tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang terbatas, tetapi perlu dukungan swasta.(S-20)