AMBON, Siwalima.id - Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyebut salah satu faktor yang berpengaruh tingginya tingkat kemiskinan di saat ini yakni rendahnya pendapatan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Vanath pada kegiatan Focus Group Discussion Pendalaman Informasi Penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Perwakilan BPKP Maluku dengan topik sektor kemiskinan, di Ambon, Selasa (9/6).
Vanath menyebut kondisi kemiskinan yang dihadapi Provinsi Maluku harus juga dipahami secara komprehensif dengan melihat kontribusi kemiskinan dari seluruh kabupaten dan kota.
Tingkat kemiskinan katanya, tidak boleh hanya dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota.
“Peta kemiskinan Maluku itu merupakan kontribusi dari peta kemiskinan 11 kabupaten dan kota sebagai satu kesatuan yang utuh, demikian pula peta kemiskinan nasional merupakan akumulasi dari kondisi kemiskinan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia artinya harus dilihat secara utuh,” ungkap Vanath.
Menurutnya rendahnya pendapatan yang dihadapi masyarakat saat ini juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah dimana berbeda dengan wilayah lain yang memiliki sektor industri besar sementara perekonomian Maluku masih sangat bergantung pada belanja-belanja pemerintah daerah baik melalui APBD maupun APBN.
Disisi lain dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah justru terganggu dengan adanya penurunan alokasi transfer akibat kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 dan 2026.
“Pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar artinya ketika dana yang beredar berkurang, tentu akan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga rendahnya pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mendongkrak pendapatan masyarakat di tengah efisiensi belanja pemerintah, ia mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, kelapa dan kakao sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Sejalan dengan kondisi karakteristik dan tantangan pembangunan di wilayah Provinsi Maluku yang sebagian besar masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan kelautan.
"Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program kepada Kementerian Pertanian berupa penyediaan bibit Kakao bagi masyarakat yang disertai dukungan pendapatan bulanan," harapnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya FGD ini untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan strategis dalam rangka penyusunan laporan eksekutif daerah yang menjadi dasar penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Melalui FGD ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Kita harus terus bekerja dan mencari berbagai solusi terbaik untuk masyarakat. Semoga kondisi fiskal nasional semakin membaik dan dana transfer ke daerah dapat kembali pulih sehingga pembangunan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal,” tutupnya.(S-20)
