AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku, saat ini terus berupaya untuk mempercepat realisasi belanja dengan membangun sistem digitalisasi pencairan anggaran.
Inovasi ini, dilakukan dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) host to host (h2h) yang didukung langsung Bank Maluku-Malut sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Wakil Gubernur Maluku Abdulah Vanath menjelaskan, implementasi SIPD-RI merupakan salah inovasi yang dilakukan Pemprov Maluku bersama Bank Maluku-Malut dan ditopang oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
Kehadiran sistem ini kata wagub, menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
Implementasi SIPD-RI dengan skema ini merupakan langkah maju yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui integrasi antara SIPD-RI dan Bank Maluku, proses penerbitan dan pelayanan SP2D online dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat dan aman,” ucap wagub saat launching SIPD di Kantor Gubernur, Kamis (11/6).
Sistem ini lanjut wagub, akan bekerja dengan menghubungkan RKUD secara langsung dengan platform digital kementerian dalam negeri, sehingga proses pencairan dana dapat berlangsung secara real time.
Keberadaan sistem SIPD ini akan memberikan berbagai manfaat besar seperti efisiensi waktu, memangkas rantai birokrasi pencairan dana dari sebelumnya memakan waktu secara manual menjadi seketika, peningkatan keamanan transaksi, karena sistem terintegrasi mampu meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error) maupun potensi penyalahgunaan dalam proses operasional keuangan.
Selain itu sistem ini menjamin transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, karena data keuangan daerah dapat terpantau secara langsung, serta memudahkan pelaporan posisi kas daerah, mendukung proses audit dan pengawasan secara lebih efektif.
“Pemprov Maluku menyambut baik implementasi SIPD-RI host to host ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, modern dan berintegritas,” tegas wagub.
Wagub mengingatkan seluruh perangkat daerah, untuk dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap regulasi, akurasi data dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kedepan saya yakin melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin terintegrasi, kita akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan Maluku yang maju, adil dan sejahtera,” tandas wagub.(S-20)
