DI luar dugaan siapa pun, pada 9 September, dunia dikagetkan serangan Israel ke Doha, Qatar. Rentetan serangan mematikan itu menargetkan para pentolan Hamas yang sedang rapat membicarakan proposal pengakhiran perang Israel-Hamas yang diajukan Presiden AS Donald Trump. Lima anggota Hamas berpangkat rendah dan seorang security Qatar tewas. Namun, semua pemimpin puncak sekaligus negosiator Hamas selamat. AS menyatakan serangan itu bertentangan dengan kepentingan AS dan Israel, tapi secara kontradiktif menganggap hal itu berfaedah (worthy).

Arab Shocked

Sejak pecah perang Hamas Israel pada 7 Oktober 2023, Timur Tengah didera eskalasi terus-menerus karena Israel tidak hanya tak berminat mengakhiri perang, tapi juga ia menghancurleburkan Gaza, menjadikan kelaparan sebagai senjata untuk ethnic cleansing, dan meluaskan perang ke Tepi Barat, menganeksasinya, serta memperluas teritorium mereka dengan menduduki Libanon Selatan dan menganeksasi wilayah Suriah sejak rezim Bashar al-Assad runtuh pada Desember lalu. Arab juga harus memikul beban tekanan terkait perang Iran versus Israel-AS.

Namun, Timteng baru berubah distopia, kawasan yang rusak dan menakutkan, setelah Israel menyerang Qatar. Untuk pertama kalinya negara-negara di kawasan tersadar bahwa AS tak dapat diandalkan untuk menjaga keamanan sekutu Arab dan keamanan kawasan.

Reputasi AS jatuh ke titik nadir dan seluruh dunia mengecam keras impunitas Israel yang melanggar semua konvensi PBB. Karena serangan itu keterlaluan yang tak dapat dibela lagi oleh AS, the bridge too far, untuk pertama kalinya sejak pecah perang, AS mendukung resolusi DK PBB.

Resolusi itu mengecam Israel, memerintahkan deeskalasi, dan mendukung penuh kedaulatan Qatar. Kendati redaksi resolusi yang diinisiasi Inggris dan Prancis diperhalus dan tanpa menyebut Israel, resolusi itu cukup signifikan karena menggambarkan sikap dunia.

Majelis Umum PBB pun, yang mengadopsi Deklarasi New York buatan Prancis dan Arab Saudi, menyerukan gencatan senjata segera, menuntut Hamas mem­bebaskan 50-an sisa sandera Yahudi dan meletakkan senjata yang diikuti penyerahan kuasa kepada Otoritas Palestina, serta menuntut diwujudkannnya two-state solution yang adil dan permanen.

Tak berhenti sampai di situ, pada 14-15 September, kolaborasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab melaksanakan KTT Darurat di Doha untuk mengambil sikap kolektif vis a vis Israel dan menun­jukkan solidaritas terhadap Qatar.

Presiden RI Prabowo Subianto hadir di KTT itu. Prabowo menyatakan RI mendukung penuh Qatar dan two-state solution serta meminta OKI bersatu menghadapi Israel. Sikap OKI itu penting karena pascaserangan ke Qatar, Netanyahu menyatakan Israel akan menyerang kembali Qatar dan negara mana pun yang menampung anggota Hamas.

Di akhir KTT, OKI mengeluar komunike bersama menyerukan peninjauan kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, menolak mutlak ancaman berulang Israel terhadap Qatar dan negara Arab dan Islam lain. Komunike itu juga berisi penolakan keras terhadap setiap usaha menjustifikasi serangan seperti yang dialami Qatar, yang bertujuan menyabotase upaya serius Qatar mencapai solusi politik yang mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Juga menugasi OKI mengambil semua kebijakan yang mungkin untuk mengimplementasikan surat perintah penangkapan (arrest warrants) terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

MEMBELA ISRAEL

Pada hari yang sama Menlu AS Marco Rubio, yang berada di Israel untuk menyatakan dukungan tak tergoyahkan AS pada sekutu mereka itu dan membicarakan dampak serangan mereka, menolak negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dengan mengatakan tindakan itu tak lebih hanya simbolis dan hanya menyemangati Hamas.

Dalam konferensi persnya bersama Netanyahu, Rubio mengatakan ia percaya tindakan itu dan janji-janjinya oleh sederet negara justru merintangi perdamaian. Pada 2024, Norwegia, Spanyol, dan Irlandia bergabung dengan 146 negara yang sudah mengakui negara Palestina. Pada bulan ini juga Inggris dan Prancis berencana mengakui negara Palestina.

Berdiri di samping Rubio, Netanyahu mengulang ancamannya akan menyerang negara mana pun yang menampung anggota Hamas. Dus, pernyataan Trump bahwa Israel tak akan lagi menyerang Qatar hanyalah ‘omon-omon’. Toh, Qatar ialah sekutu penting AS. Pada 2022, AS memasukkan Qatar sebagai sekutu non-NATO utama. Monarki itu menampung pangkalan militer AS terbesar di Timteng, yang memberi AS nilai strategis untuk menjaga kepentingan mereka di kawasan.

Terlebih, Qatar ialah mediator perdamaian. Kehadiran Hamas di Doha juga berdasarkan permintaan AS untuk memudahkan komunikasi mereka dengan kelompok itu. Di satu pihak AS berpretensi sebagai juru damai, di pihak lain memaklumi setiap kali Israel menghancurkan proposal perdamaian usulan AS.

Sikap ‘seimbang’ yang diperlihatkan AS tidak dengan sendirinya meluruhkan kecemasan negara-negara Timteng. Selama hampir dua tahun genosida di Gaza dan di Tepi Barat dengan skala lebih kecil, Israel telah menyerang tujuh negara di kawasan, yakni Palestina, Qatar, Libanon, Suriah, Yaman, Tunisia, dan Iran.

Kecuali Qatar, semuanya mendapat dukungan AS. Bahkan, AS ikut menyerang Yaman dan Iran, serta membantu puluhan miliar dolar AS dan senjata canggih kepada Israel. Selain Israel sebagai proksi AS untuk menjaga hegemoni mereka, basis dukungan Trump ialah lobi Yahudi (AIPAC) dan kelompok konservatif (Evangelis) yang menyanjung Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan.

BUYARNYA MIMPI NETANYAHU

Mengapa Israel berperilaku sangat biadab dengan melanggar semua konvensi internasional? Pendorong­nya ada tiga. Pertama, dukungan tanpa reserve AS. Ke­dua, negara-negara Arab terlalu lemah dan mengejar kepen­tingan sendiri-sendiri. Selain itu, negara-negara Arab kaya, tapi lemah sangat bergantung pada perlindungan diplomatik dan keamanan dari AS.

Ketiga, Israel tak dapat mengalahkan Hamas, se­mentara dukungan internasional terhadap two-state solution meningkat pesat. Kalau Hamas tetap eksis, sesungguhnya Hamas tak dapat dikalahkan, dan perang diakhiri, pemerintahan Netanyahu akan berakhir dan two-state solution tak dapat dicegah, hal yang sangat ditakuti Israel.

Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) me­nya­takan Israel melakukan genosida dan memerintahkan mereka mundur dari Jerusalem Ti­mur, Tepi Barat, dan Gaza sesuai dengan re­solusi-resolusi DK PBB. Semen­tara itu, ICC menyatakan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan kejahatan pe­­rang dan kejahatan terhadap ke­ma­nusiaan.

Dus, dukungan internasional ter­hadap two-state solution dilihat se­ba­gai satu-satunya jalan yang ter­se­dia untuk memungkinkan Israel ter­integrasi ke dalam Timteng se­hing­ga menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, jus­tru itu yang ditolak Netanyahu ka­rena membuyarkan mimpinya yang nyaris terwujud sekiranya tak ada perang Hamas-Israel.

Padahal, pada September 2023, se­kitar dua minggu sebelum Hamas menerjang Israel, Timteng terlihat akan memasuki fase baru, fase yang menjanjikan ‘kestabilan’ dan ‘kemak­muran’ dengan mengorbankan cita-cita Palestina memiliki negara ber­daulat dan independen. Saat itu, Arab Saudi, pemilik energi dan pe­nga­ruh besar (powerhouse) di ka­wasan, akan bergabung ke dalam Perjanjian Ibrahim (Abraham Accord) yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump di periode pertama pemerintahannya (2017-2021).

Abraham Accord bertujuan me­nor­malisasi hubungan Israel dengan seluruh negara Arab. Pada 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko telah melakukannya. De­ngan demikian, sudah enam negara Arab yang berdamai dengan Tel Aviv setelah Mesir (1979) dan Yor­dania (1994). Dus, dalam konteks opini publik, Saudi memikul beban politik yang lebih ringan andaikan mereka mengikuti jejak enam negara Arab tersebut. Apalagi, kompensasi yang ditawarkan AS sangat signifi­kan: AS akan menandatangani pakta militer dengan Riyadh, memasok sen­jata canggih, dan kerja sama bi­dang teknologi mutakhir seperti ke­cerdasan buatan.

Pada September 2023 itu juga, ke­tika berpidato di Majelis Umum PBB, Ne­tanyahu yang optimistis norma­lisasi dengan Saudi segera terwujud, karena memang perundingan nor­malisasi keduanya sudah berjalan jauh, berbicara tentang masa depan kawasan yang cerah dan makmur. Ia mem­perlihatkan peta Israel tanpa Palestina. Di Timteng akan dibangun koridor dari UEA ke Israel untuk meng­hubungan India dengan Eropa. UEA dan Israel akan menjadi hub bagi barang-barang India yang akan diekspor ke India dan sebaliknya. An­­daikan normalisasi Saudi-Israel ter­­wujud, cita-cita Palestina akan ter­kubur.

Mungkin Abraham Accord-lah yang mendorong almarhum Yahya Sin­war, pemimpin Hamas di Gaza, melancarkan serangan mematikan ke Israel untuk mengaborsi mimpi Ne­tanyahu, seorang Zionis garis keras yang hingga sekarang masih menya­takan negara Palestina tidak akan berdiri selama ia memimpin Israel.

Bagaimanapun, Netanyahu ber­bagi pandangan dengan mayoritas publik Israel yang belakangan ini spektrum politik Israel didominasi kelompok kanan. Itu yang men­jelaskan mengapa aksi Netanyahu melenyapkan Palestina sebagai bangsa mendapat dukungan ma­yoritas warga Yahudi. Ironisnya, Wa­shington menyatakan dukungan pada negara Palestina hanya merin­tangi perdamaian.

Padahal, Trump mendukung ethnic cleansing di Gaza dan pembu­nuhan pemimpin Hamas di Doha. Dalam periode pertama pemerin­tahannya, saat mengajukan proposal ‘perdamaian abad ini’ (deal of the century), Trump tidak menjan­jikan negara untuk Palestina. Orang-orang Palestina bisa hidup di kan­tong-kantong Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan Gaza di bawah pemerintahan apartheid Israel.

Dengan demikian, narasi Israel dan AS bahwa Hamas ialah ancaman bagi eksistensi Israel dan, karena itu, harus dihancurkan tanpa menjan­jikan negara bagi Palestina ialah muslihat untuk melenyapkan Pales­ti­na seka­ligus menciptakan ‘Israel Raya’ berbasis kitab suci yang wila­yah­nya mencakup sebagian Sinai (Me­sir), Yordania, Suriah, dan Libanon.

Dalam konferensi pers Netan­yahu-Rubio tersebut, tidak ada hal baru yang disampaikan. Hal-hal yang membicarakan pengakhiran pe­rang, masa depan Gaza, dan dampak serangan ke Qatar tidak disam­paikan. Dari Israel, Rubio terbang ke Qatar. Mungkin untuk meyakinkan monarki itu bahwa Israel tak akan lagi menyerang mereka dan merespons hasil KTT Darurat OKI.

Namun, tanpa menjanjikan peng­akhiran perang segera, masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan ko­mitmen bagi two-state solution, la­watan itu tak berguna. Timteng te­l­a­h berubah menjadi distopia yang membuka pintu bagi masuknya ke­kuatan baru, yaitu Tiongkok, yang pada 3 September lalu di Beijing me­mamerkan senjata-senjata canggih buatan sendiri yang kecanggihan­nya telah melampaui supremasi mi­liter AS, untuk mengimbangi AS. Oleh: Smith Alhadar Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies.(*)