AMBON, Siwalima.id - Wakil Gubernur Maluku, Abdulah Vanath, minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar fokus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak maupun retribusi.
Hal ini disampaikan wagub saat rapat koordinasi dan evaluasi PAD triwulan IV 2025, sekaligus penyampaian target PAD 2026 yang berlangsung di Lantai VI Kantor Gubernur, Kamis (2/4).
Wagub mengungkapkan, kemandirian fiskal merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan, namun kondisi saat ini menunjukkan Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Ditengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, Pemprov Maluku dituntut untuk memperkuat pendapatan daerah secara lebih mandiri.
“Kita harus bisa menggenjot kemampuan fiskal untuk menopang rencana pembangunan di Maluku,” tegas wagub.
Berdasarkan laporan Bapenda kata wagub, dari target PAD murni Provinsi Maluku tahun 2025 sebesar Rp846,271 miliar hingga akhir tahun anggaran hanya dapat realisasi sebesar 74,27 persen atau Rp628,56 miliar.
Capaian PAD sebesar 74.27 persen tersebut patut diapresiasi, tetapi tetap harus menjadi bahan evaluasi agar agar diketahui akar persoalan yang menyebabkan penyerapan PAD tidak mencapai target, sekaligus dapat melakukan perbaikan.
“Dari sektor pajak daerah termasuk pemberlakuan opsen pajak ke kabupaten/kota, target yang ditetapkan sebesar Rp474,167 miliar dan berhasil terealisasi 98,44 persen atau Rp466,777 miliar. Sementara dari sektor retribusi daerah, target Rp55,224 miliar baru tercapai 55,87 persen atau Rp30,856 miliar,” beber wagub.
Disisi lain, wagub menekankan, pentingnya penanganan kebocoran pendapatan daerah dengan mengidentifikasi sejumlah titik rawan kebocoran yang akan ditangani melalui penerapan sistem digitalisasi yang terintegrasi.
Penggunaan digitalisasi juga, harus menjadi instrumen utama dalam melakukan pengawasan secara ketat dan tidak boleh hanya menunggu rakor evaluasi dari Bapenda, tetapi dapat dilakukan secara rutin masing-masing unit kerja.
Wagub menegaskan, beberapa fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan yakni perumusan strategi inovatif, termasuk digitalisasi pemungutan, penerapan big data, dan integrasi layanan retribusi online.
Selanjutnya penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, serta inovasi menggali sumber pendapatan baru, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan harus dilakukan.
“Saya menaruh harapan besar agar ide dan masukan dari rakor ini dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan PAD. Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif di seluruh wilayah kepulauan Maluku, menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” tandas wagub.(S-20)
